Tentara Amerika Serikat. (Foto: Oleg Ivanov, under the Unsplash license)Serang-menyerang sudah telanjur terjadi. Ledakan di sejumlah titik strategis, klaim keberhasilan militer, serta retorika saling mengancam telah mendorong kawasan Timur Tengah ke fase yang lebih berbahaya. Ketika operasi militer meningkat dan diplomasi tersingkir ke pinggir meja, pertanyaan mendasarnya bukan lagi siapa lebih kuat, melainkan apakah strategi ini sejak awal memang dirancang dengan kalkulasi yang tepat.Di tengah situasi tersebut, sebuah artikel di Al Jazeera English berjudul “US and Israel’s war on Iran is based on a flawed strategy” yang dimuat dalam program Quotable (1 Maret 2026), menampilkan analisis Andreas Krieg dari King’s College London. Dalam tayangan itu, Krieg menilai bahwa tujuan Washington dan Tel Aviv untuk menekan Iran melalui kekuatan militer justru bertumpu pada asumsi yang problematik. Artikel Al Jazeera tersebut mengutip pandangannya bahwa strategi ini dibangun atas keyakinan bahwa tekanan militer besar dapat memaksa Teheran mengubah perilaku atau kembali ke meja perundingan dalam posisi yang lebih lemah. Di situlah, menurut Krieg, letak cacat mendasarnya.Asumsi Tekanan Maksimum dan Ilusi Perubahan PerilakuStrategi tekanan maksimum bukanlah hal baru dalam hubungan Barat dengan Iran. Logika yang digunakan sederhana: pukul sekeras mungkin, ciptakan biaya setinggi mungkin, maka lawan akan menyerah atau setidaknya berkompromi. Namun, menurut Andreas Krieg, pendekatan ini mengabaikan satu variabel penting: cara rezim Iran membaca ancaman.Dalam struktur keamanan Republik Islam, ancaman eksternal justru sering berfungsi sebagai perekat internal. Tekanan militer dari luar dapat memperkuat narasi bahwa negara sedang diserang oleh kekuatan asing, sehingga mempersempit ruang bagi oposisi domestik dan memperluas legitimasi aparat keamanan. Alih-alih menciptakan fragmentasi politik, serangan terbuka berpotensi mendorong konsolidasi elite.Dengan kata lain, asumsi bahwa bom dan rudal dapat mempercepat perubahan perilaku negara target mengandung simplifikasi berbahaya. Negara yang merasa eksistensinya terancam cenderung bertahan, bukan menyerah. Dalam konteks Iran, kalkulasi keamanan rezim tidak hanya berbasis rasionalitas jangka pendek, melainkan juga pengalaman historis—dari perang panjang dengan Irak hingga sanksi bertahun-tahun.Mengabaikan Dinamika Internal dan Logika Keamanan RezimKrieg menilai pendekatan Washington dan Tel Aviv terlalu berfokus pada dimensi militer, tetapi kurang sensitif terhadap dinamika internal Iran. Struktur politik Iran bukan monolitik, namun ia memiliki mekanisme adaptif. Ketika tekanan meningkat, garis keras sering memperoleh legitimasi lebih besar, sementara kelompok yang mendorong kompromi justru dilemahkan.Serangan militer dalam konteks seperti ini berpotensi memperkuat narasi bahwa kompromi dengan Barat adalah kesalahan strategis. Akibatnya, aktor-aktor yang mungkin bersedia membuka jalur negosiasi kehilangan pengaruh. Paradoks pun muncul: strategi yang dimaksudkan untuk memaksa Iran berunding malah mempersempit kemungkinan diplomasi.Selain itu, Iran memiliki jaringan sekutu regional yang tersebar di berbagai titik konflik Timur Tengah. Operasi militer langsung terhadap Iran berisiko mengaktifkan respons asimetris melalui aktor-aktor non-negara. Eskalasi tidak lagi bersifat bilateral, melainkan berlapis dan menyebar. Dalam kerangka ini, asumsi bahwa konflik bisa dikendalikan secara presisi menjadi sangat rapuh.Tanpa Visi Politik Jangka PanjangSalah satu kritik paling tajam dari Krieg adalah absennya visi politik jangka panjang dalam strategi berbasis serangan militer. Kekuatan udara dan serangan presisi mungkin mampu menghancurkan fasilitas tertentu atau melumpuhkan infrastruktur dalam jangka pendek. Namun, pertanyaannya: apa yang terjadi setelah itu?Strategi militer yang efektif memerlukan tujuan politik yang jelas dan terukur. Jika tujuannya adalah perubahan rezim, maka dibutuhkan peta jalan politik yang realistis—sesuatu yang sangat kompleks dalam konteks Iran. Jika tujuannya sekadar menghambat program tertentu, maka harus dipertimbangkan dampak jangka panjangnya terhadap stabilitas kawasan dan hubungan internasional.Tanpa jalur diplomasi yang kredibel, tekanan militer semata sulit menghasilkan stabilitas berkelanjutan. Diplomasi bukan tanda kelemahan, melainkan instrumen untuk mengelola konflik agar tidak berubah menjadi perang tanpa akhir. Sejarah konflik di Timur Tengah menunjukkan bahwa operasi militer tanpa kerangka politik sering meninggalkan kekosongan yang kemudian diisi oleh ketidakstabilan baru.Pendekatan yang hanya mengandalkan kekuatan keras juga mengabaikan dimensi legitimasi internasional. Dalam sistem global yang semakin multipolar, tindakan militer sepihak dapat mempercepat polarisasi dan memperluas garis patahan geopolitik. Alih-alih mengisolasi Iran, strategi tersebut berpotensi mendorong konsolidasi poros-poros baru yang berseberangan dengan Barat.Kritik Andreas Krieg membuka ruang refleksi lebih luas: apakah strategi yang kini dijalankan benar-benar dirancang untuk menciptakan perdamaian, atau sekadar menunjukkan determinasi politik jangka pendek? Dalam situasi di mana serangan sudah terjadi dan korban terus berjatuhan, pertimbangan strategis tidak boleh berhenti pada kalkulasi militer. Stabilitas kawasan menuntut imajinasi politik yang melampaui logika balas-membalas—sebuah visi yang menggabungkan keamanan, diplomasi, dan rekayasa tatanan regional yang lebih inklusif.