BorneoFlash.com, KUKAR - Lonjakan harga kedelai dalam beberapa waktu terakhir mulai memengaruhi struktur biaya produksi pelaku usaha di Kutai Kartanegara (Kukar), khususnya industri kecil pengolah tempe.Kenaikan ini tidak berdiri sendiri, melainkan mengikuti tren yang terjadi secara nasional, bahkan berkaitan dengan dinamika pasar global yang memengaruhi pasokan dan harga komoditas pangan.Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) saat ini masih melakukan pemetaan kondisi pasar sebelum menentukan langkah intervensi.Kepala Bidang (Kabid) Pemasaran Produk Dalam Negeri dan Pengendalian Barang Pokok Disperindag Kukar, Bustani, mengatakan pengumpulan data menjadi langkah awal untuk membaca skala dampak yang terjadi.“Kami masih melakukan koordinasi terkait kenaikan harga kedelai ini, karena kondisinya terjadi secara nasional. Jadi, kami sedang menyiapkan langkah-langkah yang akan diambil ke depan,” ucap Bustani, pada Rabu (15/4/2026).Menurutnya, kenaikan harga kedelai turut berdampak pada meningkatnya biaya produksi secara keseluruhan. Hal ini disebabkan adanya kenaikan pada komponen pendukung lainnya.“Untuk saat ini memang belum ada intervensi harga dalam waktu dekat, karena kami masih mengumpulkan data-data terlebih dahulu. Kenaikan ini juga tidak hanya terjadi pada kedelai, tetapi juga pada bahan lain seperti plastik,” jelasnya.Secara ekonomi, kondisi ini berpotensi menekan margin keuntungan pelaku usaha kecil. Kenaikan biaya produksi yang tidak diimbangi dengan penyesuaian harga jual dapat mengurangi daya tahan usaha, terutama bagi perajin skala rumah tangga.Bustani menambahkan, faktor eksternal menjadi salah satu penyebab utama terjadinya fluktuasi harga kedelai. Perubahan kondisi geopolitik dan geoekonomi global turut memengaruhi rantai pasok dan distribusi komoditas.“Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor geopolitik dan geoekonomi global yang berdampak secara luas. Karena itu, kami fokus mengumpulkan data sebagai dasar pengambilan kebijakan,” bebernya. Sebagai langkah lanjutan, Disperindag Kukar berencana menyampaikan kondisi di daerah kepada pemerintah pusat guna memperoleh arahan kebijakan yang lebih komprehensif.“Kami juga akan melaporkan kondisi di daerah kepada pemerintah pusat dan saat ini masih menunggu respons, mengingat kejadiannya berskala nasional,” lanjutnya.Ke depan, pemerintah daerah diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga mampu menjaga stabilitas harga serta keberlanjutan usaha kecil di tengah fluktuasi pasar.“Kami akan terus berupaya mencarikan solusi terbaik, agar para perajin tetap bisa berproduksi dan dampak kenaikan harga ini tidak semakin memberatkan masyarakat,” pungkasnya. (*)