Wamendagri Bima Arya Sugiarto dan Akhmad Wiyagus (kiri) saat memberikan penjelasan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Senin (19/1/2026). Foto: Kemendagri RIWakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengungkapkan pemerintah akan mulai menerapkan teknologi liveness detection dalam layanan administrasi kependudukan, khususnya untuk pembuatan KTP elektronik dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada tahun ini.Hal tersebut disampaikan Bima dalam rapat bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/4).“Tentu karena seluruh rakyat belum mengalami insentif untuk menggunakan itu. Jadi kalau dulu zaman Covid kan kita punya PeduliLindungi yang kalau tidak punya itu maka kita tidak bisa ke mana-mana. Nah jadi IKD kita belum ke sana,” ujar Bima.“Ditambah kemudian ada kebutuhan untuk melakukan verifikasi ya, untuk memastikan bahwa warga negara tersebut betul-betul real gitu ya. Nah karena itu, tahun ini kita akan menerapkan liveness detection,” lanjutnya.Ia menjelaskan, teknologi liveness detection akan memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar berasal dari individu yang bersangkutan, bukan dari robot atau identitas palsu.“Ya jadi agar semuanya bisa dikonfirmasi ketika membuat KTP, ketika membuat IKD itu betul-betul orangnya. Jadi tidak robot, bukan fake begitu. Ini teknologi liveness detection, jadi langsung selfie dan kemudian terkonfirmasi bahwa itu bukan fake, bukan palsu, dan bukan robot. Itu mulai tahun ini,” katanya.Dengan penerapan teknologi ini, pemerintah menargetkan peningkatan signifikan dalam aktivasi IKD. Bima menyebut target aktivasi IKD pada tahun ini mencapai 20 persen.“Dan artinya kalau liveness detection ini kemudian berjalan dengan baik, maka aktivasi IKD akan melonjak. Ya targetnya tahun ini 20% gitu. Itu capaian-capaian kita,” tuturnya.Selain itu, Bima memaparkan capaian administrasi kependudukan lainnya.Ia menyebut jumlah penduduk Indonesia saat ini mencapai 288 juta jiwa, dengan komposisi laki-laki dan perempuan yang relatif seimbang. Perekaman KTP elektronik juga telah mencapai hampir 98 persen.Suasana rapat Komisi II dengan Kemendagri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/4/2026). Foto: Nasywa Athifah/kumparanDi sisi lain, pemerintah mengeklaim persoalan kelangkaan blangko KTP yang sempat terjadi sebelum 2023 kini sudah teratasi, seiring perubahan sistem pengadaan dari lelang ke e-katalog serta peningkatan dukungan anggaran pusat.Bima juga menegaskan upaya jemput bola terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Dukcapil, termasuk menjangkau wilayah pedalaman dan daerah bencana.“Terutama daerah pedalaman, ini ada banyak sekali kegiatan untuk memenuhi target-target dokumen kependudukan di warga yang ada di pedalaman, Singkawang, Tapin, Kapuas, Bulungan, dan sebagainya. Kemudian juga kemarin Pak Menteri arahkan langsung untuk Dukcapil turun dan berkantor di daerah bencana. Jadi tidak dipungut biaya semua dokumen-dokumen kependudukan kita cetak kembali,” ungkapnya.Tak hanya itu, perhatian khusus juga diberikan kepada penyandang disabilitas yang dinilai masih menghadapi kendala dalam pendataan.“Keluarga itu banyak yang tidak mendaftarkan anggota keluarganya sebagai disabilitas. Jadi ketika mereka pemilu mereka nggak dapat kartu sebagai disabilitas. Jadi banyak keluhan juga yang seperti tadi,” jelas Bima.Ia juga menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur data kependudukan, mulai dari kapasitas server, keamanan sistem, hingga backup system.“Nah ini kita terus berusaha untuk menganggarkan, memberikan penguatan pada aspek-aspek tadi, penguatan infrastruktur data center, server atau storage, kemudian penguatan jaringan dan penguatan sistem backup dan support system,” pungkasnya.