● Melambungnya harga minyak dunia memberikan tantangan pada dunia untuk menjaga ketahanan energi.● Indonesia harus memanfaatkan krisis ini untuk mempercepat program transisi energi.● Penguatan dan pemerataan penggunaan mobil dan kendaraan listrik bisa jadi batu loncatan penting.Perang antara Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel telah menimbulkan ketidakpastian rantai pasok dan “terbakarnya” harga bahan bakar minyak (BBM) global. Di tengah situasi ini, pemerintah Indonesia harus bisa menjamin keamanan energi dalam negeri untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.Masalahnya, produksi BBM dalam negeri hanya sekitar 582 ribu barel per hari. Ini berselisih jauh dengan kebutuhan dalam negeri sebanyak 1,6 juta barel per hari . Alhasil, pemerintah harus rajin mengimpor BBM—membuat Indonesia rentan dengan efek buruk gejolak harga minyak dunia.Pemerintah menghadapi pilihan sulit: mengeluarkan anggaran negara lebih banyak akibat subsidi bahan bakar minyak (BBM) membengkak, atau menaikkan harga BBM yang berefek domino terhadap harga barang lainnya. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah telah memberlakukan kebijakan work from home (WFH) dan work from anywhere (WFA). Kebijakan tersebut masuk akal mengingat sektor transportasi berkontribusi 28% dari total emisi gas rumah kaca terkait energi—94% di antaranya berasal dari penggunaan BBM untuk transportasi darat.Tapi, kita butuh kebijakan yang lebih berkelanjutan untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM. Salah satu pendekatan yang rasional adalah kendaraan listrik (electronic vehicle/EV) yang penjualannya dan industrinya mengalami pertumbuhan signifikan. Karena itu, perluasan elektrifikasi sektor transportasi perlu menjadi program prioritas pemerintah. Ini sekaligus memastikan keberlanjutan transisi energi hijau, yang juga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.Perbanyak inovasi kebijakan pendukungDi atas kertas, elektrifikasi transportasi dapat secara signifikan mengurangi ketergantungan Indonesia kepada BBM. Selain itu, posisi Indonesia sebagai produsen nikel terbesar di dunia memberikan posisi tawar strategis bagi negara untuk membangun industri baterai nasional sebagai bagian dari rantai pasok kendaraan listrik.Tren penjualan mobil listrik (khususnya tipe mobil berbasis baterai), terus positif dari sekitar 150 unit pada tahun 2020 menjadi sekitar 22 ribu unit pada kuartal 2 2025. Realisasi tersebut senilai 15.2% dari total penjualan mobil di Indonesia. Berbagai kebijakan pendukung telah diberikan pemerintah seperti pembebasan pajak barang mewah, pengurangan pajak kendaraan hingga 10% dari tarif standar, hingga subsidi sebesar Rp7-10 juta untuk kendaraan listrik roda dua tak dimungkiri cukup efektif. Sayangnya untuk tahun ini, pemerintah mencabut dua insentif yakni Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 10% dan pembebasan bea masuk untuk mobil listrik impor. Meski demikian, pembebasan bea impor masih bisa dimaklumi untuk melindungi industri mobil listrik dalam negeri. Selain insentif perpajakan, kendaraan listrik juga terbentur masalah infrastruktur pendukung yang belum merata. Per akhir 2025 secara nasional, sudah ada 4.655 stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU). Namun, Jakarta, Jawa Barat, dan Banten memiliki jaringan infrastruktur yang jauh lebih mapan dibandingkan provinsi lainnya.Pemerintah menargetkan bakal ada 63 ribu SPKLU pada tahun 2030. Karena itu, kesenjangan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah perlu dibenahi agar pemerataan infrastruktur penunjang kendaraan listrik lebih merata. Baca juga: Penjualan kurang moncer, mobil listrik butuh promosi besar dan pasar lebih luas Menangkap momen pengembangan industriMobil listrik memang bisa menghasilkan 47-54% emisi lebih rendah dibandingkan dengan mobil berbahan bakar minyak. Begitu juga dengan emisi motor listrik yang 26-35% lebih rendah dibandingkan motor berbasis BBM. Dalam skenario nol emisi 2060, penggunaan EV dapat mencapai potensi pengurangan emisi tinggi yang tinggi, sekitar 52-65% untuk mobil listrik dan 34-51% untuk motor listrik. Emisi tersebut bakal makin berkurang jika pemerintah bisa menciptakan fasilitas transportasi umum yang murah dan nyaman berbasis kendaraan listrik.Upaya pengurangan emisi perlu diimbangi pemerintah dengan produksi komponen pendukung di dalam neger. Dengan target 13 juta motor listrik dan 2,2 juta mobil listrik pada 2030, maka dapat dipastikan jumlah kebutuhan baterai di dalam negeri akan sangat tinggi. Tidak hanya untuk unit baru tapi juga permintaan suku cadang unit yang sudah ada. Baca juga: 4 salah kaprah besar soal isu kendaraan listrik dan tambang nikel di Indonesia Apalagi, saat ini biaya produksi baterai kian kompetitif. Biaya penggunaan baterai lithium iron phosphate (LFP) turun dari US$110,8/kWh (Januari 2023) menjadi US$49.7/kWh (Agustus 2024) atau turun dari Rp1,9 juta menjadi Rp855 ribu. Sementara baterai nickel cobalt manganese (NCM622) dari US$136.3/kWh per Januari 2023 menjadi US$59,2/kWh pada Agustus 2024 senilai Rp2,3 juta menjadi Rp1 juta. Selain itu, penguatan penggunaan kendaraan listrik berpotensi mendukung program pemerintah lain seperti bahan bakar nabati (biodiesel dan bioetanol) yang sebenarnya bersifat jangka pendek. Risiko yang mengintaiKendati potensial, adopsi penggunaan EV yang cepat juga dapat berdampak kepada limbah baterai yang semakin meningkat. Pada 2020 saja, limbah baterai lithium-ion di Indonesia telah mencapai sekitar 250 ribu ton.Tantangan juga muncul pada persoalan fulus. Mundurnya salah satu donatur terbesar kemitraan transisi energi Indonesia, AS, memaksa pemerintah untuk berinovasi lebih mencari sumber pendanaan potensial. Krisis minyak global memang memaksa Indonesia untuk terus melakukan transformasi energi nasional. Indonesia memiliki tugas dan tantangan besar dalam menjawab dinamika ini. Baca juga: Kebijakan WFH hemat energi: Hanya untuk kaum mampu tanpa keberpihakan kepada pekerja informal Jodie Yuwono menerima dana dari Australian Government melalui Australian Research Council.