Konferensi pers acara "Kemenkeu Dukung Sektor Padat Karya Dorong Pertumbuhan Ekonomi" di PT Mitra Saruta Indonesia, Kab Nganjuk Jawa Timur, Kamis (16/4/2026). Foto: Muhammad Fhandra Hardiyon/kumparanLembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) membantu pembiayaan produk industri daur ulang di Jawa Timur (Jatim) yaitu PT Mitra Saruta Indonesia (MSI) untuk masuk pasar global. Perusahaan manufaktur itu bergerak di bidang daur ulang benang (yarn recycling) dan produksi sarung tangan rajut.Direktur PT Mitra Saruta Indonesia, Hoo Yanto Andrian, menjelaskan perusahaannya memulai usahanya dari skala kecil pada 1989 sebelum berkembang menjadi eksportir global."Jadi akhir tahun 1989 kita berdiri, mulai berdiri dengan 20 mesin industri kecil pada waktu itu. Jadi setelah 2-3 tahun kita mampu ekspor pertama kita ke Jepang, sejak itu sampai hari ini kita masih ekspor ke Jepang," kata Yanto kepada wartawan saat tur ke pabriknya di Kabupaten Nganjuk, Jatim, Kamis (16/4).Seiring waktu, pasar ekspor perusahaan terus berkembang. Jepang menjadi tujuan utama, diikuti AS, serta berbagai negara lainnya."Dan masih ada 39 pasar ekspor lainnya baik dari 2 produk kita benang dan sarung tangan," ungkap Yanto.Keunikan industri ini terletak pada model bisnis berbasis ekonomi sirkular. Kata Yanto, sebanyak 95 persen bahan baku berasal dari limbah tekstil yang didaur ulang menjadi benang dan produk jadi."Jadi kalau benang kita yang kita proses atau spinning kita itu 95 persen kita menggunakan material daur ulang," terang Yanto.Saat ini, perusahaan mempekerjakan sekitar 1.700 tenaga kerja dan mengolah sekitar 3.000 ton limbah tekstil setiap bulan. Pasokan bahan baku didukung oleh lebih dari 100 pelaku usaha kecil dan pengepul, sehingga menciptakan efek berganda bagi ekonomi lokal.Dalam pengembangan kapasitas produksi dan modernisasi fasilitas, Yanto mendapatkan dukungan pembiayaan dari LPEI atau Indonesia Eximbank sebagai lembaga keuangan khusus milik pemerintah.Konferensi pers acara "Kemenkeu Dukung Sektor Padat Karya Dorong Pertumbuhan Ekonomi" di PT Mitra Saruta Indonesia, Kab Nganjuk Jawa Timur, Kamis (16/4/2026). Foto: Muhammad Fhandra Hardiyon/kumparanKepala Divisi Niaga & Strategic Assignment LPEI, Berlianto Wibowo, mengatakan lembaganya hadir untuk mendukung pelaku usaha yang memiliki potensi ekspor."Di sinilah peran Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagai salah satu kepanjangan tangan dari pemerintah dalam hal memberikan support dalam pembiayaan ekspor nasional," kata Berlianto.Eximbank tak hanya menyediakan pembiayaan modal kerja dan investasi, tapi juga menjalankan program Penugasan Khusus Ekspor (PKE) yang dirancang untuk membantu pelaku usaha menghadapi dinamika global seperti sekarang di tengah gejolak perang Iran-AS dengan Israel.Salah satu fokus utama program ini ialah diversifikasi pasar ekspor, terutama ketika pasar tradisional seperti AS dan Tiongkok mengalami tekanan."Nah salah satu program yang memang berimpak kepada langsung pelaku ekspor adalah bagaimana mereka mendiversifikasi market," tutur Berlianto.Berlianto menjelaskan pasar alternatif seperti Afrika, Asia Selatan, Timur Tengah, Eropa Timur, hingga Amerika Latin menjadi sasaran baru untuk memperluas jangkauan ekspor nasional.Selain itu, Indonesia Eximbank juga menyediakan layanan mitigasi risiko melalui asuransi kredit perdagangan."Itu kita sebut dengan asuransi bagaimana ketika nanti ada buyer yang gagal bayar itu kita jaga supaya teman-teman ini kalau mau ekspor, para pelaku ekspor ini kalau mau ekspor barang ke sana aman," jelas Berlianto.Dukungan pembiayaan dan mitigasi risiko ini dinilai penting dalam menjaga keberlanjutan ekspor di tengah ketidakpastian geopolitik dan ekonomi global.Dari sisi kebijakan fiskal, pemerintah turut memperkuat sektor industri padat karya melalui insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP).Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Inge Diana Rismawanti, mengatakan program PPh 21 DTP ini dilanjutkan hingga akhir 2026 dengan peningkatan anggaran menjadi Rp 500 miliar, dari sebelumnya hanya Rp 400 miliar."Nah harapannya nanti sampai dengan Desember ini bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh para pelaku usaha," kata Inge dalam kesempatan yang sama.Dengan kebijakan ini, perusahaan seperti PT MSI bisa memanfaatkan insentif, yang menyasar pegawai tertentu baik pegawai tetap maupun tidak tetap.Pemprov Jatim Ingin Halau DeindustrialisasiKonferensi pers acara "Kemenkeu Dukung Sektor Padat Karya Dorong Pertumbuhan Ekonomi" di PT Mitra Saruta Indonesia, Kab Nganjuk Jawa Timur, Kamis (16/4/2026). Foto: Muhammad Fhandra Hardiyon/kumparanPemprov Jatim terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi sektor manufaktur. Wakil Gubernur Jatim, Emil Dardak, menyebut pentingnya mencegah deindustrialisasi."Inilah yang diinginkan oleh Presiden. Inilah yang kemudian disampaikan oleh para ekonom, bagaimana agar sektor manufaktur jangan sampai Indonesia mengalami deindustrialisasi," tutur Emil Dardak.Menurutnya, pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol Trans Jawa, telah membuka peluang baru bagi pengembangan kawasan industri padat karya di wilayah Jombang, Nganjuk, Madiun, hingga Ngawi."Maka jalan tol Trans Jawa ini terutama dari segmen Jombang, Nganjuk, Madiun, sampai ke Ngawi, termasuk Magetan, ini menjadi daerah koridor industri padat karya kita," ujar dia.Dengan upah yang relatif kompetitif dan akses infrastruktur yang semakin baik, kawasan tersebut dinilai potensial menjadi pusat pertumbuhan industri baru.Pada 2025, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat mencapai Rp 3.403,17 triliun, dengan kontribusi besar terhadap perekonomian Pulau Jawa dan nasional.Secara struktur, perekonomian Jatim ditopang oleh sektor industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 31,32 persen, diikuti perdagangan sebesar 18,55 persen dan pertanian sebesar 10,74 persen.Dari sisi pertumbuhan, kinerja ekonomi Jatim menunjukkan tren dengan sejumlah sektor tumbuh positif, di antaranya sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh 8,06 persen, jasa lainnya sebesar 7,92 persen, serta informasi dan komunikasi sebesar 7,56 persen.