Ilustrasi Keluarga Sedang Berbelanja. Foto: ShutterstockDalam beberapa waktu terakhir, tekanan harga energi kembali menjadi perhatian di tengah wacana penyesuaian harga bahan bakar, tarif listrik, dan biaya transportasi. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa kelompok energi masih menjadi salah satu penyumbang utama inflasi di Indonesia, terutama melalui komponen listrik dan bahan bakar rumah tangga (Badan Pusat Statistik [BPS], 2026). Kenaikan pada sektor ini tidak hanya berdampak langsung pada pengeluaran rumah tangga, tetapi juga mendorong kenaikan harga barang dan jasa lainnya melalui efek berantai dalam distribusi dan produksi.Dalam konteks ini, energi bukan sekadar komoditas, melainkan faktor penggerak biaya hidup. Setiap kenaikan harga energi akan menimbulkan tekanan ganda: langsung melalui peningkatan pengeluaran rumah tangga, dan tidak langsung melalui kenaikan harga kebutuhan pokok. Akibatnya, rumah tangga menghadapi situasi di mana pengeluaran meningkat tanpa diikuti peningkatan pendapatan yang sepadan. Kondisi ini menciptakan tekanan struktural yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan penyesuaian jangka pendek.Dalam situasi seperti ini, persoalan yang muncul tidak lagi sekadar pada besarnya kenaikan harga, tetapi pada kemampuan rumah tangga dalam menyerap tekanan tersebut. Ketika biaya hidup meningkat sementara pendapatan relatif tetap, ruang fiskal keluarga menyempit dan risiko ketidakstabilan keuangan meningkat. Di titik inilah pertanyaan menjadi mendesak, bukan lagi apakah harga akan naik, tetapi apakah keuangan keluarga kita cukup tangguh untuk menghadapinya?Dalam perspektif ekonomi rumah tangga, ketahanan ini dikenal sebagai financial resilience, yaitu kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi terhadap guncangan ekonomi (World Bank, 2023). Ketahanan ini tidak hanya ditentukan oleh besarnya pendapatan, tetapi oleh kualitas pengelolaan keuangan yang dimiliki. Kenaikan harga energi, dengan demikian, bukan hanya krisis biaya hidup, tetapi juga ujian terhadap kualitas tata kelola keuangan keluarga.Dari Anggaran ke Tata Kelola: Kegagalan yang Kita Anggap NormalSelama ini, perencanaan keuangan keluarga sering dianggap selesai ketika anggaran bulanan telah disusun. Cara pandang ini tampak logis, tetapi sesungguhnya menyimpan kelemahan mendasar. Banyak keluarga yang merasa telah “mengatur keuangan” tetap mengalami kesulitan setiap kali harga kebutuhan meningkat. Ini menunjukkan bahwa yang bermasalah bukan sekadar pada praktik, tetapi pada cara berpikir yang terlalu menyederhanakan persoalan.Masalah utamanya adalah reduksi pengelolaan keuangan menjadi sekadar aktivitas administratif. Anggaran diperlakukan sebagai tujuan akhir, bukan sebagai alat dalam sistem pengelolaan yang lebih luas. Akibatnya, ketika terjadi tekanan seperti kenaikan harga energi, keluarga tidak memiliki mekanisme adaptasi yang memadai. Pola konsumsi tetap, gaya hidup tidak berubah, sementara kapasitas keuangan menyempit. Di titik ini, krisis bukan lagi disebabkan oleh kenaikan harga, tetapi oleh kegagalan sistem pengelolaan itu sendiri.Dalam perspektif tata kelola (governance), pengelolaan keuangan keluarga seharusnya mencakup tiga fungsi utama: perencanaan (planning), pengendalian (control), dan evaluasi (evaluation). Ketiganya bukan pilihan, melainkan prasyarat bagi sistem yang sehat. Tanpa perencanaan, keluarga tidak memiliki arah. Tanpa pengendalian, rencana tidak memiliki makna. Tanpa evaluasi, kesalahan akan terus berulang tanpa perbaikan.Namun, dalam praktiknya, banyak keluarga berhenti pada tahap perencanaan. Pengendalian lemah karena tidak ada disiplin yang konsisten, sementara evaluasi hampir tidak pernah dilakukan. Akibatnya, pengelolaan keuangan bersifat reaktif, bukan strategis. Setiap tekanan ekonomi dihadapi secara spontan, tanpa kesiapan yang memadai.Temuan empiris menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan keluarga berbasis syariah sebenarnya telah mencakup aspek yang komprehensif, mulai dari konsumsi, tabungan, investasi hingga zakat sebagai bagian dari keseimbangan ekonomi keluarga (Pratiwi et al., 2024) . Namun demikian, implementasinya belum optimal karena masih didominasi oleh perilaku konsumtif, lemahnya disiplin finansial, serta kurangnya komunikasi dalam keluarga.Di sinilah letak kritik yang perlu ditegaskan: keluarga di Indonesia bukan kekurangan konsep, tetapi kekurangan sistem. Literasi keuangan yang berkembang selama ini lebih banyak berhenti pada penyampaian pengetahuan, tanpa diikuti pembentukan mekanisme yang memastikan implementasi. Banyak keluarga tahu pentingnya menabung, tetapi tidak memiliki sistem yang membuat mereka benar-benar menabung. Banyak yang memahami pentingnya mengontrol pengeluaran, tetapi tidak memiliki alat atau kebiasaan untuk melakukannya.Karena itu, diperlukan pergeseran mendasar dari sekadar financial planning menuju financial governance. Keluarga perlu membangun aturan internal, seperti batas pengeluaran, prioritas kebutuhan, dan mekanisme kontrol bersama. Selain itu, evaluasi berkala harus menjadi kebiasaan, bukan pengecualian. Secara praktis, ini dapat dimulai dari pencatatan pengeluaran harian, pembagian pos keuangan yang jelas, serta diskusi rutin dalam keluarga mengenai kondisi keuangan. Tanpa perubahan ini, setiap kenaikan harga—termasuk energi—akan terus menjadi krisis yang berulang, bukan sekadar tantangan yang dapat dikelola.Ketahanan Semu dan Pentingnya Nilai dalam Pengelolaan KeuanganBanyak keluarga merasa telah menjalankan prinsip keuangan yang baik, terutama dalam konteks nilai dan agama. Namun, realitas menunjukkan bahwa kesadaran nilai tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas pengelolaan keuangan. Di sinilah muncul apa yang dapat disebut sebagai ketahanan semu—terlihat kuat secara normatif, tetapi rapuh dalam praktik.Pendekatan maqashid syariah sebenarnya menawarkan kerangka yang komprehensif dalam pengelolaan keuangan keluarga. Dalam kerangka ini, keuangan tidak hanya dipandang sebagai alat pemenuhan kebutuhan, tetapi sebagai instrumen untuk menjaga keberlangsungan kehidupan, mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Sofa & Mukhlisin, 2020) . Dengan demikian, pengelolaan keuangan memiliki dimensi yang lebih luas, tidak hanya ekonomis tetapi juga etis dan sosial.Namun, dalam praktiknya, nilai-nilai tersebut sering berhenti pada tataran kesadaran, tanpa diterjemahkan menjadi perilaku konkret. Banyak keluarga memiliki pemahaman normatif tentang pentingnya hidup sederhana, tetapi tetap terjebak dalam gaya hidup konsumtif. Banyak yang memahami pentingnya menabung, tetapi tidak memiliki kebiasaan yang mendukung.Sofa & Mukhlisin (2020) menegaskan bahwa faktor perilaku seperti konsumsi dan kebiasaan menabung memiliki pengaruh yang lebih signifikan terhadap kondisi keuangan dibandingkan kesadaran spiritual semata. Artinya, nilai tanpa implementasi hanya menghasilkan ilusi ketahanan. Di sinilah kritik utama perlu ditegaskan bahwa pendekatan keuangan berbasis nilai sering kali gagal bukan karena konsepnya lemah, tetapi karena tidak diinstitusionalisasikan dalam perilaku dan sistem. Nilai dipahami sebagai prinsip moral, tetapi tidak dijadikan sebagai aturan operasional dalam kehidupan sehari-hari.Oleh karena itu, yang dibutuhkan bukan sekadar internalisasi nilai, tetapi transformasi nilai menjadi kebiasaan dan sistem. Prinsip tawazun (keseimbangan) harus diwujudkan dalam pengaturan prioritas pengeluaran. Prinsip amanah harus diterjemahkan dalam disiplin pengelolaan keuangan. Prinsip keberlanjutan harus tercermin dalam pembentukan dana darurat dan investasi jangka panjang.Dalam konteks kenaikan harga energi, pendekatan ini menjadi semakin relevan. Keluarga tidak hanya dituntut untuk menghemat, tetapi untuk mengelola secara strategis. Efisiensi energi, pengendalian konsumsi, serta perencanaan keuangan jangka panjang menjadi bagian dari sistem ketahanan yang harus dibangun. Ketahanan keuangan bukanlah kondisi yang muncul secara tiba-tiba saat krisis terjadi, melainkan hasil dari proses panjang yang dibangun melalui kebiasaan yang konsisten. Tanpa itu, setiap tekanan ekonomi hanya akan memperlihatkan kembali kelemahan yang sama.PenutupKenaikan harga energi akan terus menjadi bagian dari dinamika ekonomi global. Dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga tidak dapat dihindari, tetapi cara keluarga meresponsnya akan menentukan apakah tekanan tersebut menjadi krisis atau justru momentum perbaikan. Pertanyaan “seberapa tahan keuangan keluarga kita?” pada akhirnya tidak hanya dijawab oleh besar kecilnya pendapatan, tetapi oleh kualitas tata kelola yang dijalankan. Keluarga yang memiliki sistem perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang baik akan lebih mampu bertahan dan beradaptasi.Kenaikan harga energi seharusnya menjadi pengingat bahwa ketahanan ekonomi keluarga tidak dibangun secara instan. Ia membutuhkan disiplin, sistem, dan nilai yang terintegrasi. Dari sinilah perubahan harus dimulai—dari cara kita memandang, mengelola, dan mempertanggungjawabkan keuangan keluarga.