● Karena perang Iran, harga minyak dunia stabil di batas atas.● Jika berlangsung lama, beban impor BBM dan kenaikan harga barang takkan terhindarkan.● Pemerintah mempercepat pengembangan biodiesel dan bioetanol untuk mengurangi ketergantungan minyak fosil, namun ada risiko menanti.Di saat banyak negara ketar-ketir karena melonjaknya harga minyak dunia, Indonesia sampai saat ini masih mampu bertahan untuk tidak menaikkan harga BBM dan menjaga stok dalam negeri. Sementara banyak negara di belahan dunia lain termasuk negara Asia dan tetangga kita seperti Filipina, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, Sri Lanka, dan Bangladesh sudah menyatakan darurat energi. Singapura bahkan terpaksa menaikkan harga BBM untuk menyesuaikan dengan harga minyak internasional. Di tengah krisis ini, The Economist menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara di Asia yang memiliki ketahanan energi kuat karena berkah kekayaan sumber daya alam dan berbagai sumber energi terbarukan.Namun dari sekian banyak opsi, sumber energi alternatif yang intens dikembangkan di dalam negeri adalah biodiesel dari kelapa sawit. Mulai Juli 2026, Indonesia akan meningkatkan mandatori biodiesel menjadi B50 berkandungan 50% solar dan 50% minyak sawit. Baca juga: Ketegangan geopolitik global harusnya jadi alarm mempercepat transisi energi, kenapa RI masih pilih impor? Pertanyaannya apakah biodiesel bisa menjadi solusi jitu menggapai kemandirian energi di Indonesia di tengah fluktuasi harga minyak dunia?Sejauh apa perkembangan biodisel nasional?Program pengembangan biodiesel bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil impor dan meningkatkan ketahanan energi nasional. Produksi biodiesel di Indonesia terus mengalami kenaikan dari 3 juta ton pada 2017 menjadi sekitar 10,5 juta ton pada 2023. Dengan mandatori B40 saat ini, Indonesia berpotensi mengurangi impor solar hingga Rp404,32 triliun. Penggunaan biodiesel di Indonesia tidak hanya untuk sektor transportasi saja tapi turut mencakup semua mesin diesel seperti sektor alat dan mesin pertanian, kereta api, kapal laut serta alat dan mesin pertambangan.Dari sisi biaya, ongkos produksi biodiesel dari kelapa sawit sebenarnya lebih mahal ketimbang solar dari minyak bumi. Namun selisih biaya produksi selama ini tidak langsung dibebankan kepada masyarakat, sebagian besar ditanggung pemerintah melalui insentif yang dibiayai dari dana pungutan ekspor kelapa sawit (BPDPKS).Insentif yang disertai aturan wajib pakai ini membuat pemakaian biodiesel dalam waktu 15 tahun ini mengalami kenaikan hampir 10 kali lipat dari 190 ribu kilo liter menjadi 15,6 juta kilo liter per tahun 2025. Realisasi ini sedikit demi sedikit mendekati angka konsumsi BBM nasional per tahun di kisaran 288,85 juta barel atau setara 46 juta kilo liter. Baca juga: Kebijakan WFH hemat energi: Hanya untuk kaum mampu tanpa keberpihakan kepada pekerja informal Tetap harus berhadapan dengan fluktuasi harga CPOPemerintah terus meningkatkan campuran biodiesel hingga 50% (B50) untuk mengurangi ketergantungan pada minyak fosil. Namun, semakin besar porsi biodiesel, maka semakin banyak pula kebutuhan sawit. Akibatnya, permintaan sawit bakal naik, dan harga pun bisa terkerek naik. Di titik ini, pemerintah harus menanggung selisih ongkos produksi yaang semakin besar.Kebijakan biodiesel pada dasarnya memiliki risiko besar, karena selalu “ada harga yang harus dibayar” (trade off). Dalam kasus ini, pengembangan biodiesel bisa berpengaruh luas pada ketahanan pangan, mengingat kelapa sawit juga dipakai untuk bahan baku minyak goreng. Baca juga: Derita warga sekitar PLTS Cirata: Bak layangan putus tanpa kepastian sumber nafkah Melansir Index Mundi, harga CPO dari tahun ke tahun bergerak naik turun layaknya minyak mentah. Dalam satu dekade terakhir, harganya melonjak dari 2.300 hingga sempat tembus harga tertinggi di angka 5 ribu ringgit atau senilai Rp8,5-18,5 juta per ton. Kenaikan harga ini disebabkan karena peningkatan konsumsi biodiesel dan juga penggunaan produk turunan minyak sawit di masyarakat. Karena berasal dari bahan yang sama, CPO seperti “rebutan dua dapur”: satu untuk energi, satu untuk pangan. Tak ayal risiko serupa bakal muncul pada bahan pangan lain seperti tebu, molase, singkong, dan aren yang digunakan sebagai bahan baku bioetanol (bahan campuran minyak sawit ke dalam bahan bakar bensin).Diversifikasi energi, bukan hanya biodieselPemerintah saat ini melakukan revisi terhadap target bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional untuk mengejar target bauran 17-21%. Namun realisasi EBT dalam laporan yang diterbitkan pada Januari 2026 baru mencapai 15,75%. Untuk mencapainya, fokus utama pemerintah pada tahun ini adalah mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sampai dengan 100 Giga Watt (GW) dan optimalisasi Bahan Bakar Nabati (BBN) termasuk di dalamnya biodiesel. Selain itu penggunaan minyak sawit turut diupayakan melebar dengan penetapan bertahap mandatori E5 yang mencampur 5% bioetanol ke dalam bensin. Mengingat berbagai risiko di atas, kemandirian energi Indonesia tentu tidak bisa bergantung pada satu atau dua opsi saja. Dengan berbagai potensi sumber energi yang dimiliki Indonesia, diversifikasi energi bisa menjadi jalan menuju kemandirian energi. Syaratnya, kebijakan harus konsisten: mulai dari pengembangan riset energi, penguatan industri, hingga subsidi yang tepat sasaran.Sebagai negara dengan produksi sawit terbesar dunia, pemerintah tetap tidak boleh lengah terhadap pasokan minyak sawit nasional. Pengawasan dan kepastian pasokan terhadap badan usaha perlu ditingkatkan agar pemerintah tidak kecele dari aksi swasta yang lebih memilih mengekspor ketika harga sedang tinggi.Pun, dengan potensi risiko dari pasokan berbagai pangan bahan bioetanol. Langkah pemerintah yang menetapkan harga indeks pasar (HIP) dari BBN (Bahan Bakar Nabati) bioetanol perlu dimonitor dan dievaluasi secara berkala agar tidak terjadi kelangkaan pangan untuk dikonsumsi masyarakat. Baca juga: 3 langkah agar biodiesel Indonesia lebih ramah lingkungan Anton Agus Setyawan tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.