Ilustrasi Bingung di Meja Kerja. Foto: Asian Isolated/ShutterstockJob Mismatch dalam pekerjaan seringkali menjadi masalah yang kita temui. Mulai dari vertical mismatch—ketika tingkat pendidikan/keterampilan pekerja tidak sesuai dengan tingkat pekerjaannya, serta horizontal mismatch—ketika latar belakang pendidikan atau bidang studi tak sesuai dengan pekerjaannya saat ini. Dody menceritakan pengalamannya terjebak dalam horizontal mismatch. Saat duduk di SMA salah satu sekolah swasta di Jakarta, Dody mengambil minat Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Kemudian, di tahun 2016, ia memutuskan untuk mengambil kuliah dengan prodi International Program of Government Affairs and Administration di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). "Iya waktu SMA saya ambil IPA, setelah lulus tadinya mau HI, tetapi enggak dapat. Habis itu ngobrol sama ibu disarankan ambil ilmu pemerintahan. Kebetulan keluarga saya orang pemerintahan yang berharap lulus kuliah bisa masuk atau dapat kerjaan di institusi pemerintah," jelas Dody kepada kumparan, Rabu (15/4). Gedung Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Foto: Jaka Suryanta/ShutterstockMeski begitu, Dody mengaku saat lulus SMA dirinya pernah mendaftar menjadi TNI mengikuti jejak ayahnya. Akan tetapi, ia gagal dalam mengikuti proses seleksi. Sebenarnya, Dody juga membayangkan setelah lulus kuliah di Ilmu Pemerintahan, ia bisa mendaftar sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jakarta di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Terlebih lagi, banyak keluarganya yang juga bekerja menjadi PNS di Jakarta. "Waktu kuliah di semester awal, bahkan sudah ada keinginan bisa jadi PNS DKI pengennya di dinas pemuda dan olahraga sesuai dengan kecintaan saya di bidang olahraga. Tapi semakin ke sini rasa itu memudar meskipun masih ada setitik harapan menjadi PNS di situ," katanya. Hal ini bukan tanpa alasan, sebab sejak duduk di bangku sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, Dody sudah menekuni badminton dan sepak bola dengan masuk klub pelatihan profesional. Dody Harry, pemilik EO Badminton Weekdays & Minsoc Mania. Foto: Dok. PribadiSetelah selesai kuliah, ia sempat kehilangan arah dan menunjukkan minatnya untuk fokus di bidang bisnis. Sebelumnya, ia juga sempat membantu perusahaan sang kakak, inilah yang membuat Dody akhirnya ingin berbisnis saja dan tak bekerja sesuai dengan latar belakang studinya. Ia pun mulai berkontemplasi dan akhirnya memutuskan merintis sebagai pemilik event organizer (EO) bernama Badminton Weekdays, Badminton Mania hingga Minsoc (Mini Soccer) Mania. "Saya berbisnis di bidang event organizer. Sebelumnya enggak ada kepikiran sama sekali sih, tetapi setelah dirunut dari waktu SD atau SMP memang saya senang melakukan manajerial di olahraga dan baru tersadarkan di saat pandemi kemarin. Saya memilih di bisnis itu karena kecintaan saya terhadap olahraga dan saya passionate sekali dengan olahraga spesifiknya badminton dan sepak bola," jelas Dody. Dody Harry, pemilik EO Badminton Weekdays & Minsoc Mania. Foto: Dok. PribadiDodi memang tidak kuliah di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Namun, prodi ilmu pemerintahan yang dia geluti di PTN tengah mengalami penurunan peminat. Tim kumparan melakukan scraping data soal jumlah peminat dan daya tampung setiap prodi yang tersebar di kampus negeri di Indonesia melalui website Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) https://snpmb.id/.Kami menjumlahkan seluruh peminat dari tahun ke tahun pada prodi ilmu pemerintahan yang ada di sejumlah PTN di website SNPMB. Ternyata, Ilmu Pemerintahan mengalami penurunan peminat hingga 23,66 persen.Pada 2021, prodi ilmu pemerintahan jumlah peminatnya mencapai 10.310. Kemudian, turun di 2023 menjadi 8.130, peminat prodi tersebut kembali turun di 2024 dengan jumlah 7.942. Sementara, di 2025 jumlah peminat Ilmu Pemerintahan di Indonesia mengalami penurunan menjadi 7.871. Data Mismatch Pekerjaan di IndonesiaDalam survei Populix berjudul Bridging The Gap: Understanding Job Mismatch in Today's Workforce yang dilakukan pada Juni 2024, dirilis data soal pekerja yang melamar pekerjaan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya.Survei tersebut dilakukan terhadap 1.330 responden pencari kerja dan 100 responden pemberi kerja. Usianya antara 18 sampai 59 tahun yang tersebar di area Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara. Setidaknya, terdapat 30 persen masyarakat Indonesia melamar pekerjaan tak selaras dengan bidang studi yang diambil atau horizontal mismatch. Sisanya, sebanyak 70 persen diketahui mencoba melamar pekerjaan sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis laporan terkait job mismatch berjudul Mismatch Pendidikan–Pekerjaan Pemuda Indonesia: Implikasi Bagi Bonus Demografi pada 31 Oktober 2025 lalu, terungkap bahwa pemuda yang bekerja sesuai dengan tingkat pendidikannya mencapai 64,64 persen. Kemudian, overeducated mencapai 22,36 persen dan undereducated mencapai 13 persen. Laporan BPS menitikberatkan pada kasus vertical mismatch. Keduanya termasuk dalam kategori vertical mismatch. Overeducated adalah mereka yang memiliki kualifikasi pendidikan lebih tinggi dibandingkan tuntutan pekerjaannya. Sementara, undereducated adalah mereka yang tingkat pendidikannya berada di bawah kualifikasi yang seharusnya untuk sebuah posisi.Kembali lagi ke laporan Populix, risetnya juga mengungkap beberapa kesulitan yang biasanya dihadapi para pekerja ketika mencari pekerjaan. Faktor yang paling mendominasi adalah ketika para pekerja dihadapkan dengan pengalaman yang dibutuhkan pencari kerja terlalu tinggi mencapai 63 persen. Disusul dengan tingkat pendidikan yang dibutuhkan lebih tinggi mencapai 58 persen. Sementara, dalam konteks horizontal mismatch, faktor lowongan kerja untuk latar belakang jurusan terlalu sedikit mencapai 40 persen banyaknya. Selain itu, terdapat beberapa alasan mengapa akhirnya seseorang mencoba melamar pekerjaan yang tak selaras dengan studi yang mereka tempuh sebelumnya. Populix menemukan bahwa paling banyak adalah alasan personal. Yakni, mereka menyukai bidang pekerjaan yang diinginkan dengan capaian 48 persen. Kemudian, pekerja merasa memiliki kemampuan di bidang lain dengan persentase sebanyak 44 persen. Alasan lain adalah hanya sedikit lowongan kerja yang tersedia sesuai dengan pendidikan dan tidak memiliki alasan khusus, yang penting dapat pekerjaan. Keduanya meraih hasil survei sebanyak 27 persen. Beberapa alasan lain yang melatarbelakangi seseorang melamar kerja tak sesuai dengan studinya, di antaranya melanjutkan pekerjaan yang sebelumnya sudah telanjur berbeda dengan bidang studi, bidang pekerjaan yang dipilih banyak permintaan hingga bidang pekerjaan yang akhirnya dipilih belum terkenal dan menawarkan gaji yang tinggi. Ekonom: Horizontal Mismatch Normal, tetapi di RI Tak NormalKepala Lembaga Demografi FEB UI, I Dewa Gede Karma Wisana. Foto: Amrizal Papua/kumparanKepala Lembaga Demografi FEB UI, I Dewa Gede Karma Wisana melihat horizontal mismatch sebagai hal yang normal. "Apakah horizontal mismatch normal? sebenarnya bisa dibilang normal karena secara teoritis ini bisa terjadi sebagai bagian dari transisi pekerjaan. Terutama untuk mereka yang baru masuk pasar kerja pertama kali (new comer, new employee) maka potensi mereka mengalami mismatch akan tinggi," kata Dewa kepada kumparan, Rabu (15/4). Meski begitu, Horizontal Mismatch yang terjadi di Indonesia bisa dikatakan tak normal. Hal ini disebabkan karena adanya job friction. "Selain itu ada juga proses skill adaptation, sectoral mobility (pindah pekerjaan). Tapi di Indonesia akan terlihat tidak normal karena terlalu tinggi di mana kebanyakan lebih disebabkan karena hambatan (job friction)," jelasnya. Sejumlah warga mencari informasi lowongan pekerjaan saat bursa kerja di Thamrin City, Jakarta, Rabu (12/3/2025). Foto: Sulthony Hasanuddin/ANTARA FOTO Job friction (friksi pekerjaan) di Indonesia disebabkan karena banyaknya lulusan dengan jenjang pendidikan tinggi, tetapi permintaan tenaga kerja yang sesuai dengan latar belakang pendidikan sedikit. "Hal ini muncul karena jumlah lulusan pekerja dengan jenjang pendidikan yang semakin tinggi tidak diimbangi dengan permintaan tenaga kerja (sektor ekonomi) yang sesuai dengan pendidikan atau keterampilan yang dikuasai para lulusan/pekerja tersebut. Transisi sekolah-ke-bekerja yang tidak optimal (kurangnya informasi karier, job vacancy, biasa disebut labor market information system LMIS)," terang Dewa. Selain itu, Dewa juga menduga banyaknya kasus horizontal mismatch yang dialami banyak lulusan perguruan tinggi di Indonesia adalah keterbatasan lapangan kerja. Petugas memasang informasi lowongan pekerjaan saat bursa kerja di Thamrin City, Jakarta, Rabu (12/3/2025). Foto: Sulthony Hasanuddin/ANTARA FOTO "Saya menduga, horizontal mismatch lebih banyak disebabkan alasan struktural khusus keterbatasan lapangan kerja. Dari sisi permintaan, struktur industri atau lapangan kerja di pekerjaan spesifik masih terbatas, artinya sektor tersebut tidak berkembang dengan optimal," jelas Dewa. Ia juga menambahkan sektor tumbuh pesat terjadi hanya di sektor informal. "Di sisi lain, sektor yang tumbuh pesat adalah sektor informal dan sektor yang low-skill (perlu skill rendah). Hal itu menyebabkan para lulusan menengah tinggi tidak punya pilihan lain selain masuk ke pekerjaan2 yang di luar bidang mereka," sambungnya. Akan tetapi, Dewa juga tak menafikan terdapat pilihan-pilihan individu yang membuat horizontal mismatch terjadi, seperti ekspektasi gaji ataupun memilih pekerjaan yang lebih fleksibel. Dewa juga menyebut beberapa sektor yang seringkali mengalami horizontal mismatch adalah mereka yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang teknologi atau yang padat modal, seperti IT, teknik manufaktur, dan sejenisnya. Ilustrasi pekerjaan di sektor ESDM. Foto: Kementerian ESDM"Sektor yang terdampak umumnya sektor yang spesifik/khusus atau dominan teknis. Perlu dicek tapi saya duga misalnya paling tinggi sektor IT, teknik manufaktur, dan sejenisnya. Biasanya sektor atau bidang yang padat teknologi atau padat modal di mana skill-intensive-nya juga tinggi maka cenderung paling mismatch. Biasanya mereka yang mismatch tersebut akan masuk ke sektor yang umum seperti perdagangan dan jasa, bisnis, dan sejenisnya," tegas Dewa. Ia pun menggarisbawahi beberapa kelemahan pemerintah yang perlu diperhatikan dalam menyediakan lapangan kerja. Pemerintah perlu melihat sektor-sektor penting yang perlu mendapat perhatian lebih. "Mungkin bukan soal gagal membaca kebutuhan pasar kerja, melainkan kurang mampu menciptakan demand yang memadai. Pemerintah kurang mampu melihat sektor-sektor apa yang bisa/perlu terus dikembangkan dan didorong agar mampu menciptakan permintaan tenaga kerja yang cukup besar," jelas Dewa. "Selain itu, yang juga lemah dari sisi pemerintah adalah koordinasi antar sektor/bidang. Kebijakan pendidikan dan kebijakan industri serta kebijakan ketenagakerjaan berjalan sendiri tanpa koordinasi sehingga sinyal kebutuhan skill (demand signal) tersebar dan terfragmentasi di berbagai kementerian/dinas," tutupnya.