Kesibukan lalu kapal di Selat Malaka. Sumber foto: https://www.idirect.net/blog/the-malacca-straits-where-qos-counts/Pernyataan Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, baru-baru ini kembali menyoroti posisi strategis Singapura dalam percaturan geopolitik global, khususnya ketika ia menyinggung pentingnya Selat Hormuz dan mengaitkannya dengan Selat Malaka.Singapura menegaskan penolakannya terhadap negosiasi jalur aman di Selat Hormuz, dengan alasan bahwa hak lintas maritim adalah prinsip universal yang tidak dapat dinegosiasikan. Dalam argumen itu, Singapura secara implisit menempatkan Selat Malaka dan Selat Singapura sebagai simpul vital perdagangan serta energi dunia yang menopang stabilitas ekonomi global.Pernyataan tersebut memantik respons dari Malaysia. Politisi Nurul Izzah Anwar, putri Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, menilai Singapura tidak semestinya membawa nama Selat Malaka dalam isu konflik di Selat Hormuz. Ia menilai langkah tersebut berpotensi mengganggu netralitas ASEAN dan stabilitas kawasan, sekaligus menyeret Selat Malaka ke dalam dinamika politik luar negeri di luar konteks regionalnya.Kapal Tanker di Selat Malaka. Foto: apiguide/ShutterstockSecara faktual, Selat Malaka merupakan salah satu jalur maritim paling strategis di dunia yang menjadi urat nadi perdagangan global. Kawasan ini dimanfaatkan secara intensif oleh negara-negara di sekitarnya—Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Singapura—untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan melalui perdagangan internasional, distribusi energi, serta pengembangan industri dan pariwisata, seperti kawasan industri di Penang dan Johor, serta destinasi wisata di Langkawi dan Phuket.Dalam praktiknya, Singapura menjadi contoh paling menonjol dalam memanfaatkan posisi strategis tersebut. Tanpa kekayaan sumber daya alam, Singapura justru tumbuh sebagai kekuatan ekonomi global berbasis pelabuhan, logistik, serta jasa maritim yang sangat efisien dan berdaya saing tinggi.Namun, di balik besarnya arus ekonomi yang melintasi Selat Malaka, terdapat ketimpangan yang tidak dapat diabaikan. Wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan selat ini masih menghadapi persoalan kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, dan tekanan terhadap sumber daya alam. Kondisi ini menunjukkan bahwa manfaat dari salah satu jalur perdagangan terpenting di dunia belum terdistribusi secara merata, sehingga menuntut kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Evers & Gerke, 2006).Ilustrasi pulau-pulau kecil di Riau. Foto: Christian Leonhardson/ShutterstockRealitas tersebut juga tecermin di Provinsi Riau. Kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka—seperti Rokan Hilir, Dumai, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti—tidak secara otomatis lebih makmur dibandingkan wilayah Riau daratan. Penelitian Bakce, Syahza, dan Asmit (2019) menunjukkan bahwa keunggulan geografis tersebut belum mampu mendorong kemajuan signifikan, yang terlihat dari rendahnya kepadatan penduduk, belum optimalnya pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut, serta masih adanya kelompok masyarakat tertinggal seperti Suku Akit dan Suku Laut.Tidak hanya di Riau, wilayah pesisir Pantai Timur Sumatra lainnya—Aceh, Sumatra Utara, Kepulauan Riau, hingga Jambi—juga belum sepenuhnya mampu mentransformasikan posisi strategis Selat Malaka menjadi kekuatan ekonomi daerah. Sebaliknya, kawasan ini kerap lebih identik dengan tantangan, seperti penyelundupan, perdagangan manusia, dan kerentanan terhadap bencana maritim.Padahal, Selat Malaka menyimpan modal besar berupa posisi geopolitik yang strategis, struktur demografi yang potensial, serta kedekatan dengan pusat pertumbuhan regional seperti Malaysia dan Singapura dalam kerangka segitiga ekonomi. Karena itu, pembangunan kawasan perbatasan tidak lagi dapat bertumpu pada pendekatan keamanan semata, tetapi harus bergeser menuju penguatan ekonomi lokal dan kualitas sumber daya manusia, termasuk melalui percepatan pembangunan infrastruktur maritim dan pengembangan industri hilir berbasis sumber daya alam.PenutupPemandangan udara sebuah kapal yang melintas di depan jajaran kapal yang sedang berlabuh di sepanjang pesisir Singapura, tepat di mulut Selat Malaka, Minggu (23/03/2008). Foto: Roslan RAHMAN/AFPSelat Malaka pada akhirnya bukan sekadar jalur air yang dilalui kapal-kapal raksasa dunia, melainkan juga cermin ketimpangan global. Di satu sisi, ia melahirkan pusat-pusat kemakmuran modern, tetapi di sisi lain meninggalkan wilayah-wilayah perbatasan yang masih berjuang keluar dari keterbelakangan.Di tengah derasnya arus perdagangan dunia yang melintasinya setiap hari, pertanyaan mendasar yang perlu diajukan bukan lagi "Seberapa strategis Selat Malaka bagi dunia?" melainkan "Seberapa besar manfaat strategis itu benar-benar kembali dan dirasakan oleh masyarakat yang hidup di tepinya?"Jika tidak dijawab dengan kebijakan yang lebih adil dan berorientasi jangka panjang, Selat Malaka akan terus menjadi “negeri selat” yang kaya di tengah wilayah yang masih berjuang untuk tidak melarat.