Ilustrasi laporan keuangan. Foto: PaeGAG/Shutterstock Siapa yang menyangka, berbelanja di pasar tradisional sekarang cukup hanya dengan memindai kode respons cepat. Berbeda dengan kondisi dulu, saat ini mungkin kita sudah tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar untuk bertransaksi. Fenomena tersebut merupakan salah satu bukti bagaimana digitalisasi mampu mengubah tatanan hidup di masyarakat. Perubahan yang cukup mencolok memang terjadi di sektor keuangan. Pergeseran preferensi transaksi ke arah nontunai adalah contohnya. Sadar atau tidak, digitalisasi keuangan membuka peluang akses ke sektor keuangan yang lebih luas. Namun pertanyaannya adalah sejauh apa literasi kita akan sektor keuangan dan siapkah kita memanfaatkan peluang tersebut menuju keuangan yang lebih inklusif?Sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, tingkat inklusi keuangan cukup menjadi perhatian. Terciptanya inklusi keuangan sejatinya akan memutar roda perekonomian di seluruh lapisan masyarakat. UMKM merupakan salah satu contohnya. Meskipun dengan skala usaha yang mungkin tidak terlalu besar, namun kehadiran UMKM berhasil menyumbangkan kontribusi kepada PDB Indonesia hingga 60%. Lebih dari itu, UMKM juga telah berhasil menyerap tenaga kerja hingga 90%. Artinya, UMKM saat ini menjadi salah satu motor penggerak ekonomi utama di Indonesia. Pentingnya peran UMKM atau secara global dikenal dengan istilah Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), sebagai backbone perekonomian, juga dirasakan oleh negara lainnya. Mengutip data ASEAN, saat ini terdapat 70 juta usaha MSMEs di ASEAN yang telah berkontribusi kepada penyerapan tenaga kerja, GDP, dan ekspor nasional masing-masing sebesar 85%, 44,8%, dan 18%. Selain berdampak kepada perekonomian, MSMEs juga berperan besar dalam mendorong terciptanya inovasi baru di masyarakat yang memberikan nilai tambah.Keberhasilan UMKM/MSMEs tidak akan bisa dilepaskan dari inklusi keuangan. Secara umum, tingkat inklusi keuangan merupakan indikator yang menunjukkan sejauh apa setiap individu di suatu negara dapat mengakses sektor keuangan. Akses keuangan yang dimaksud di sini bermacam-macam. Misalnya, mulai dari akses untuk membuka rekening bank hingga memperoleh kredit pinjaman. Khusus untuk keuangan digital, akses ke pembayaran digital adalah salah satu bentuk inklusi keuangan di era digital. World Bank Group menyampaikan bahwa dampak MSMEs kepada perekonomian terlihat dari berkurangnya tingkat kemiskinan. Namun, minimnya akses pembiayaan kerap menjadi tantangan bagi MSMEs untuk memulai, mempertahankan, dan mengembangkan usaha mereka.Berbagai langkah telah diambil untuk mendorong tingkat inklusi keuangan. Kita dapat mengambil contoh dari Bank Indonesia. Sejalan dengan perkembangan digitalisasi, salah satu upaya mendorong inklusivitas yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah perluasan akseptasi pembayaran digital. Konsistensi pertumbuhan jumlah pengguna dan volume transaksi QRIS merupakan bukti yang menunjukkan akses masyarakat ke sektor keuangan semakin mudah. Saat ini, jumlah UMKM yang menggunakan QRIS tercatat sebanyak 50 juta UMKM.Literasi KeuanganTerdapat beberapa indikator untuk mengetahui tingkat inklusi keuangan suatu negara, salah satunya yang dilakukan oleh Global Financial Inclusion (GFI). Indikator yang dianalisis GFI antara lain yaitu kehadiran dukungan pemerintah dan tersedianya sistem keuangan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, tingkat inklusi keuangan Indonesia di tahun 2025 menduduki peringkat ke 37 secara global. Bagaimana dengan survei nasional? Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK), inklusi keuangan Indonesia telah menyentuh 92,74%. Angka ini masih sejalan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Namun, yang menarik adalah di balik angka inklusivitas tersebut, tingkat literasi keuangan Indonesia berada di level 66,46%.Literasi keuangan menjadi kunci untuk mendorong inklusi keuangan. Salah satu faktor yang membuat sektor keuangan cukup eksklusif adalah adanya keterbatasan informasi yang diterima masyarakat, termasuk informasi produk keuangan. Dampaknya cukup signifikan. LPS mencatat bahwa terdapat sekitar 15 juta jiwa penduduk usia produktif di Indonesia yang belum memiliki rekening di bank. Mungkin isu ini terkesan sederhana, namun tidak diperolehnya informasi secara komprehensif dan minimnya pemahaman masyarakat, cukup membuat siklus sektor keuangan tidak berjalan sebagaimana mestinya.Kembali ke digitalisasi. Perkembangannya dapat diibaratkan seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, digitalisasi akan membantu percepatan inklusi keuangan. Di sisi lain, digitalisasi merupakan tantangan yang harus dihadapi ketika ingin meningkatkan inklusi keuangan melalui literasi. Literasi keuangan sudah tidak lagi terbatas pada aspek konvensional, namun sudah meluas hingga ke aspek keuangan digital. Selain itu, IMF juga menyatakan bahwa terdapat korelasi yang erat antara tingkat literasi keuangan dengan keberhasilan adopsi layanan keuangan digital yang tergambar dari keterampilan keuangan dan digital. Oleh karena itu, literasi keuangan tidak lagi hanya sekadar teori. Lebih dari itu, literasi keuangan juga menekankan kemampuan masyarakat untuk mengaplikasikannya, termasuk ketika mengambil keputusan terkait keuangan.Lalu apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan literasi masyarakat? IMF menyebutkan bahwa baik dan buruknya tingkat literasi sangat dipengaruhi oleh infrastruktur, biaya, dan kompleksitas regulasi. Beragam formula kebijakan sebenarnya telah dilakukan setiap negara. Namun, terdapat 2 (dua) aspek yang menurut saya cukup fundamental untuk diperkuat, yaitu pendidikan dan edukasi. Aspek tersebut sangat menentukan kemampuan masyarakat untuk memahami sektor keuangan.Yang pertama yaitu pendidikan. Secara umum, akses pendidikan di Indonesia sudah terhitung cukup baik. Namun, kondisi geografis dan demografi Indonesia masih menjadi tantangan serius dalam meratakan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, maka perlu memastikan adanya kebijakan yang dapat mendorong pemerataan pendidikan, sehingga setiap orang memperoleh kesempatan pendidikan yang sama.Yang kedua yaitu edukasi. Edukasi di sini bukan hanya untuk menciptakan kemampuan untuk memahami, tetapi juga untuk membangun trust masyarakat kepada sektor keuangan. Langkah yang cukup menarik yang pernah diambil oleh European Central Bank (ECB) adalah bagaimana agar komunikasi bank sentral lebih mudah diakses dan dipahami masyarakat.ECB yakin bahwa komunikasi yang efektif dapat membangun trust masyarakat kepada bank sentral. Meskipun tujuan bank sentral lebih dominan kepada sektor moneter, namun ketika trust sudah terbangun, maka akan lebih mudah bagi ECB untuk memberikan pemahaman transmisi literasi keuangan kepada pencapaian tujuan moneter bank sentral.Selain itu, masih terdapat beberapa langkah yang dapat difokuskan untuk meningkatkan literasi keuangan, misalnya dukungan pendanaan sehubungan dengan kebutuhan program literasi keuangan yang cukup besar.Lebih lanjut, hal lainnya yang menurut saya cukup krusial adalah bagaimana memastikan seluruh kebijakan tersebut dapat berjalan beriringan. Oleh karena itu, kolaborasi antar lembaga akan sangat dibutuhkan. Literasi keuangan bukan hanya milik 1 (satu) lembaga saja. Ketika seluruh kebijakan tersebut dapat berjalan beriringan dengan dukungan kolaborasi lintas lembaga, maka dapat dipastikan literasi keuangan tidak hanya menjadi agenda kebijakan, tetapi akan menjadi fondasi bagi masyarakat yang lebih inklusif dan berdaya secara ekonomi.