BorneoFlash.com, SAMARINDA – Tekanan publik terhadap kebijakan anggaran di Kalimantan Timur (Kaltim) mulai mendapatkan respons terbuka dari kalangan legislatif. DPRD Kaltim mengakui masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan penganggaran, menyusul aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim di depan kantor dewan, pada Selasa (21/4/2026).Pengakuan tersebut disampaikan setelah perwakilan DPRD menemui massa aksi. Kritik yang mengemuka dinilai menjadi refleksi penting bagi lembaga legislatif untuk melakukan pembenahan, terutama dalam memastikan setiap kebijakan anggaran lebih peka terhadap kondisi masyarakat.Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim, Husni Fahruddin atau Ayub, menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas polemik yang terjadi. Ia menegaskan bahwa persoalan anggaran tidak sepenuhnya dapat dibebankan kepada pihak eksekutif semata.“Kami menyadari adanya kekurangan dalam pelaksanaan fungsi penganggaran dan pengawasan. Oleh karena itu, tidak tepat apabila seluruh kesalahan hanya ditujukan kepada pemerintah,” ujarnya.Ia menilai sejumlah pengeluaran yang menjadi sorotan publik seharusnya telah dikawal secara ketat sejak tahap perencanaan. Menurutnya, kurangnya sensitivitas terhadap kondisi sosial menjadi salah satu penyebab munculnya polemik tersebut.Ayub juga menegaskan bahwa persoalan yang muncul bukan semata-mata berkaitan dengan aspek legalitas, melainkan juga menyangkut kepekaan dalam membaca situasi di tengah masyarakat.“Dari sisi regulasi kemungkinan tidak terdapat pelanggaran, namun aspek empati dalam pengambilan kebijakan belum optimal,” katanya.DPRD, lanjutnya, telah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi terkait kebijakan yang menuai kritik. Salah satu langkah yang diambil adalah pembatalan rencana pengadaan senilai Rp8,5 miliar oleh gubernur sebagai respons atas dinamika yang berkembang di masyarakat.Meski demikian, ia mengakui bahwa peredaran informasi yang tidak utuh turut memperbesar polemik. Menurutnya, persoalan komunikasi publik menjadi faktor penting yang perlu diperbaiki.“Seharusnya persoalan ini dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik. Namun karena penyampaian informasi tidak optimal, isu berkembang semakin luas,” ucapnya.Ke depan, DPRD Kaltim bersama pemerintah provinsi berkomitmen membenahi pola pengambilan kebijakan agar lebih efisien dan tepat sasaran. Ia menekankan bahwa setiap penggunaan anggaran harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.“Kami berkomitmen untuk tidak lagi menghadirkan kebijakan yang kurang memperhatikan aspek empati. Anggaran harus benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tegasnya.Ayub juga menjelaskan adanya perbedaan pendekatan antara legislatif dan eksekutif dalam pengelolaan anggaran. Pemerintah cenderung fokus pada program strategis berskala besar, sementara DPRD melalui pokok pikiran lebih menitikberatkan pada kebutuhan langsung masyarakat.Meski terdapat perbedaan, ia menilai kedua pendekatan tersebut seharusnya dapat saling melengkapi. Bahkan, ia mengusulkan adanya pembagian porsi yang seimbang agar kepentingan pembangunan makro dan aspirasi masyarakat dapat berjalan beriringan.Terkait tuntutan penggunaan hak angket, ia menegaskan bahwa DPRD tetap harus mengikuti mekanisme yang berlaku. Proses tersebut, kata dia, tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa melalui tahapan awal.“Penggunaan hak angket harus diawali dengan interpelasi sesuai prosedur yang berlaku, sehingga tidak dapat dilakukan secara instan,” jelasnya.Di tengah situasi yang berkembang, Ayub mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan dialog serta keterbukaan informasi. Ia menilai transparansi menjadi kunci dalam menjaga dan memulihkan kepercayaan masyarakat.“Kami terbuka terhadap kritik dan evaluasi. Seluruh proses harus dijalankan secara transparan,” pungkasnya. (*)