Sebagai perancang undang-undang, ia berharap polemik semacam itu tidak terulang dengan hadirnya KUHAP baru, Jumat (27/12/2025).Rudianto menjelaskan bahwa KUHP dan KUHAP merupakan arah baru sistem hukum Indonesia, dengan semangat restoratif dan pemulihan, bukan lagi retributif. Ia menekankan bahwa KUHAP baru menempatkan negara dan warga negara secara setara serta meningkatkan posisi advokat, seraya meminta penegak hukum menyosialisasikan dan menerapkan kedua kitab undang-undang sesuai ketentuan.Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut pemberlakuan KUHP Nasional dan KUHAP baru menandai berakhirnya era hukum pidana kolonial dan membuka babak baru penegakan hukum yang lebih modern, manusiawi, berkeadilan, serta berakar pada nilai-nilai Pancasila dan budaya bangsa Indonesia.