BI: Masyarakat RI Sudah Banyak yang Cashless, tapi Literasi Digitalnya Kurang

Wait 5 sec.

Deputi Gubernur BI Ricky Perdana Gozali menghadiri acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2025, di JCC, Jumat (31/10/2025). Foto: Muhammad Fhandra Hardiyon/kumparanBank Indonesia (BI) menilai masyarakat Indonesia kini semakin terbiasa bertransaksi nontunai atau cashless. Namun, masih menghadapi tantangan besar dalam hal literasi dan keamanan digital.Deputi Gubernur BI, Ricky Perdana Gozali, menyebut kesadaran masyarakat untuk bertransaksi secara aman masih tertinggal dibandingkan kecepatan adopsi teknologi pembayaran tanpa uang tunai."Yang ingin saya sampaikan pertama adalah bahwa kesenjangan literasi dan keberdayaan, indeks literasi digital kita itu adalah 3,54 dari skala 5, dan ini paling lemah justru di area digital safety. Artinya banyak masyarakat kita sudah cashless tapi belum careful," ujar Ricky dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2025, di JCC, Jumat (31/10).Menurut Ricky, tantangan kedua yang perlu diwaspadai adalah meningkatnya risiko penipuan atau scam di dunia digital. Berdasarkan data Global Anti-Scam Alliance, 77 persen masyarakat ASEAN pernah terpapar penipuan dalam 12 bulan terakhir, baik dalam bentuk investasi bodong, penipuan hadiah, maupun modus petugas bank palsu."Teknologi bisa kita perkuat, tapi kalau perilaku manusia tidak berubah, para pelaku akan selalu menemukan celah-celah baru untuk melakukan penipuan," ujar Ricky.Tantangan ketiga, lanjut Ricky, semakin kompleksnya produk dan layanan keuangan digital. Saat ini, berbagai kanal seperti perbankan, dompet digital, dan platform e-commerce saling terhubung, tetapi memiliki standar perlindungan konsumen yang berbeda-beda.Ricky menegaskan BI tak hanya berperan sebagai regulator sistem pembayaran, tetapi juga sebagai pengawal perilaku pasar atau market conduct dan pelindung konsumen."Selain itu juga BI memperkuat infrastruktur pengawasan market conduct penyelenggara untuk menjadi early warning system kepatuhan penyelenggara terhadap pelindungan konsumen dan memberikan supervisi action kepada penyelenggara yang tidak patuh," tutur Ricky.