Bendungan Budong budong. (Foto: Dok. Kementerian Pekerjaan Umum)JAKARTA - Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka berharap, pembangunan Bendungan Budong-budong di Kabupaten Mamuju Tengah menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi banjir, kekeringan dan ketersediaan air di daerah itu. "Bendungan ini akan membantu mengendalikan banjir sekaligus menjamin pasokan air untuk pertanian dan kebutuhan masyarakat. Kita harap tahun 2027 sudah bisa berfungsi penuh," kata Suhardi Duka dilansir ANTARA, Minggu, 12 Oktober. Bendungan Budong-budong yang berada di Desa Salule’bo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, dibangun dengan anggaran Rp1,029 triliun (termasuk PPN) dan memiliki kapasitas besar untuk menopang ketahanan air di wilayah tengah Provinsi Sulbar. Selain sebagai sumber irigasi seluas 3.047 hektare, bendungan ini juga menyuplai air baku sebesar 0,41 meter kubik per detik, menghasilkan listrik mikrohidro 0,60 megawatt serta menekan potensi banjir Q50 hingga 330,87 meter kubik per detik. Keberadaan Bendungan Budong-budong kata Gubernur, menjadi bagian penting dari upaya pemerintah menghadapi perubahan iklim yang berdampak pada ketimpangan debit air di musim hujan dan kemarau. "Dengan adanya bendungan ini, kita tidak hanya bicara soal infrastruktur, tapi juga soal ketahanan iklim dan keberlanjutan lingkungan," katanya. Keberhasilan proyek pembangunan Bendungan Budong-budong menurut Suhardi Duka, bergantung pada kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat dan pelaksana proyek agar manfaatnya benar-benar dirasakan secara luas. "Sulbar membutuhkan infrastruktur air yang tangguh agar pertanian dan ekonomi masyarakat tetap stabil dalam kondisi cuaca apapun," ujar Suhardi Duka. Gubernur menegaskan pentingnya pengawasan ketat dan pelibatan pengusaha lokal dalam pembangunan Bendungan Budong-budong. "Kita menekankan tiga hal: pengawasan, pelibatan pengusaha lokal dan mitigasi lingkungan agar tidak terjadi kerusakan," kata Suhardi Duka. Menurutnya, proyek besar seperti Bendungan Budong-budong harus menjadi peluang bagi pelaku usaha lokal agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat sekitar. "Selain untuk ketahanan pangan dan ekonomi, proyek ini juga harus menjadi lokomotif bagi tumbuhnya ekonomi lokal. Jangan hanya perusahaan besar dari luar yang diuntungkan," tegasnya.Dia juga meminta seluruh pihak menjaga transparansi dan akuntabilitas proyek agar sesuai dengan jadwal penyelesaian tahun 2027.Dia berharap seluruh proses pembangunan dapat berjalan lancar dan menjadi contoh kolaborasi yang baik antara pemerintah, aparat keamanan, dunia usaha, dan masyarakat."Dukungan kepolisian dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga keamanan serta kelancaran pembangunan," kata Suhardi Duka.