Presiden RI Prabowo Subianto di jajaran terdepan dalam sesi foto resmi para Kepala Negara dan Pemerintahan, negara mitra, serta negara yang terlibat secara eksternal dalam KTT BRICS 2025 di Museum of Modern Art, Rio de Janeiro, Senin (7/7/2025). Foto: Tim Media Prabowo SubiantoSebagai anggota organisasi ekonomi negara-negara BRICS, Indonesia membuka peluang kerja sama energi dengan negara yang ada dalam blok ekonomi tersebut. Salah satunya Rusia.Tenaga Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Satya Hangga Yudha Widya Putra mengatakan ada dua perusahaan energi Rusia yang dijajaki yaitu Gazprom dan Rosneft. Indonesia terbuka untuk Rusia dalam berbagai langkah strategis seperti penyediaan teknologi untuk penemuan gas raksasa hingga pengembangan energi nuklir dan proyek CCS/CCUS. Hal ini juga karena Indonesia memiliki beberapa tujuan transformasi strategis."Indonesia berfokus pada transformasi strategis energi menuju net zero emission (NZE) pada 2060 dan program hilirisasi di seluruh sektor sumber daya alam," kata Hangga dikutip dari Antara, Senin (13/10).Tenaga Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Satya Hangga Yudha Widya Putra. Foto: Muhammad Fadli Rizal/kumparanTerkait proyek CCS/CCUS, Hangga menilai metode tersebut sebagai langkah penting dalam dekarbonisasi. Saat ini, potensi penyimpanan CO2 diperkirakan mencapai 25,5 sampai 68,2 miliar ton. Sampai 2030, Indonesia menarget terdapat 15 proyek CCS/CCUS yang beroperasi.Saat ini, Indonesia juga tengah merencanakan untuk memperkenalkan energi nuklir dengan reaktor modular kecil (SMR). Rencana tersebut sedang dipertimbangkan untuk diterapkan di Kalimantan dan Sumatra.Untuk itu, Hangga juga menjelaskan keahlian perusahaan Rusia seperti Rosatom dapat membantu. Menurut Hangga, sektor energi sektor yang membutuhkan atensi dari multisektor termasuk untuk memfasilitasi investasi asing seperti potensi keterlibatan Rosneft dalam proyek Kilang Tuban. Rencana tersebut membutuhkan kolaborasi lintas 14 kementerian, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Keuangan, hingga Kepolisian Indonesia.Logo Gazprom di Gedung Putih Moskow. Foto: ReutersMenurutnya kerja sama lintas Kementerian/Lembaga harus terus dilakukan untuk memecahkan masalah energi di Indonesia.Terkait NZE yang ditarget dicapai tahun 2060, saat ini Indonesia memiliki potensi 3.687 gigawatt (GW) energi terbarukan. Meski begitu, pemanfaatannya hanya baru 0,4 persen. Selain itu, Indonesia juga memiliki program m biodiesel B40 atau campuran 40 persen FAME berbasis sawit dengan bahan bakar diesel. Nantinya, program itu akan diterapkan pada 2025, dan rencana B50 pada 2026.