Pemungutan suara Pemilu Myanmar 2020 di Yangon. (Wikimedia Commons/Paingpeace)JAKARTA - Perwakilan Khusus Uni Eropa untuk Hak Asasi Manusia, Kajsa Ollongren mengatakan pada Hari Kamis, pihaknya tidak berencana untuk mengirimkan pemantau ke pemilu di Myanmar yang diperintah militer, karena kemungkinan besar tidak akan menghasilkan hasil yang kredibel.Para kritikus - termasuk banyak negara Barat - menggambarkan Pemilu yang akan dimulai pada akhir Desember sebagai upaya tipu daya yang bertujuan untuk melegitimasi pemerintahan junta Myanmar, setelah menggulingkan pemerintahan demokratis sipil pada 1 Februari 2021.Ollongren mengatakan, syarat-syarat yang diperlukan untuk Pemilu yang bebas dan adil di Myanmar belum terpenuhi, dan kehadiran pemantau tidak akan berpengaruh pada hasilnya."Saya akan menyebutnya pemilu yang disponsori rezim. Dan jika memang disponsori rezim, pemilu tersebut hanya akan menghasilkan satu hasil," kata Ollogren dalam wawancara dengan beberapa media di Kuala Lumpur, melansir Reuters 16 Oktober.Myanmar telah dilanda kekacauan sejak kudeta 2021, yang memicu pemberontakan bersenjata yang telah merebut sebagian besar wilayah di seluruh negeri.Caption Militer menuduh hasil Pemilu 2020 yang dimenangkan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi diwarnai kecurangan.Sebelumnya, Pemimpin Junta Militer Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing pada Hari Rabu mengatakan, pemerintahan yang didukung militer tidak akan mampu menyelenggarakan pemilihan umum mendatang di seluruh negeri.Ini merupakan pengakuan publik pertamanya bahwa Pemilu tidak akan sepenuhnya inklusif, beberapa hari setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Malaysia dan menjelang pertemuan puncak 10 negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN)."Kita tidak bisa menyelenggarakan pemilu di seluruh wilayah 100 persen," ujarnya dalam pidato yang disiarkan di televisi pemerintah dari ibu kota Naypyitaw, menambahkan Pemilu sela akan menyusul di beberapa daerah setelah pemerintahan baru terbentuk.Junta militer hanya mampu melakukan sensus lapangan secara menyeluruh untuk menghasilkan daftar pemilih di 145 dari 330 kotamadya di negara itu, menurut laporan sensus Bulan Desember yang menyebutkan total populasi Myanmar mencapai 51,3 juta jiwa.Aturan saat ini mewajibkan partai politik untuk memenuhi ambang batas tinggi, yaitu minimal 50.000 anggota dan dana 100 juta kyat (47.762,33 dolar AS), sehingga hanya tersisa enam partai yang memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilu mendatang di seluruh negeri.Junta militer telah mengundang negara-negara ASEAN untuk mengirimkan pemantau Pemilu, yang dijadwalkan dimulai pada 28 Desember dan akan berlanjut secara bertahap hingga Januari.