Perundingan untuk Resolusi DK PBB Terkait Proposal Presiden Trump di Gaza Tengah Berlangsung

Wait 5 sec.

Menlu Jerman Johann Wadephul. (Sumber: Kemlu RI)JAKARTA - Menteri Luar Negeri Jerman kembali menyerukan resolusi Dewan Keamanan PBB yang mendukung rencana gencatan senjata Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Jalur Gaza, Palestina.Berbicara dalam konferensi pers saat berkunjung ke Rumania, Menlu Johann Wadephul mengatakan mendapatkan dukungan Rusia dan Tiongkok untuk rencana tersebut, yang sangat penting bagi keberhasilan implementasi."Sejauh yang saya ketahui, perundingan awal juga sedang berlangsung dengan Rusia dan Tiongkok mengenai resolusi bersama. Saya harap ini akan berhasil," kata Menlu Wadephul, dikutip dari Anadolu 14 Oktober."Karena kita membutuhkan kerangka hukum untuk pengerahan pasukan penjaga perdamaian dari berbagai negara di Jalur Gaza," tandasnya.Lebih jauh Menlu Wadephul mendesak anggota Dewan Keamanan PBB untuk mengambil pendekatan yang konstruktif, menekankan komponen keamanan dan pelucutan senjata Hamas sangat penting untuk mengimplementasikan rencana tersebut."Saya tetap optimis bahwa proses ini akan berhasil karena komitmen semua pihak yang terlibat sejauh ini tetap kuat," katanya."Kita harus memanfaatkan momentum ini bersama-sama," tandas Menlu Wadephul.Diketahui, Presiden Trump dan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi mengadakan pertemuan tingkat tinggi di kota resor Sharm el-Sheikh, Mesir, pada Hari Senin, mempertemukan para pemimpin dunia untuk menggalang dukungan internasional bagi rencana gencatan senjata Gaza yang diusulkan Presiden Trump.Pada tahap pertama rencana tersebut, Hamas membebaskan 20 tawanan Israel, sementara Israel membebaskan hampir 2.000 tahanan Palestina.Sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata, pasukan Israel ditarik dari daerah padat penduduk, dan bantuan kemanusiaan mulai berdatangan di Jalur Gaza.Tahap-tahap selanjutnya meliputi demiliterisasi Hamas, pembentukan mekanisme pemerintahan teknokratis sementara, dan pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) untuk memastikan keamanan perbatasan.