Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Freddy Ardianzah mengatakan, pengerahan pasukan masih menunggu mandat resmi dari PBB, namun persiapan teknis telah dilakukan mencakup aspek operasional, logistik, dan personel, bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri.Freddy menegaskan, perintah Presiden tersebut merupakan wujud komitmen Indonesia terhadap perdamaian dan kemanusiaan global. Ia menjelaskan, dasar hukum partisipasi TNI tertuang dalam UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang operasi militer selain perang, termasuk tugas menjaga perdamaian dunia.“TNI memiliki kapasitas dan pengalaman melalui Kontingen Garuda di berbagai misi PBB, dan siap berkontribusi jika mandat resmi diberikan,” ujarnya.