Ilustrasi atlet senam Israel. (Instagram/@Roni)JAKARTA – Pengamat komunikasi politik, M Jamiluddin Ritonga menyebut bila penolakan Pemerintah Indonesia terhadap kehadiran atlet Israel dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta merupakan keputusan yang tepat dan aspiratif.Menurutnya, keputusan tersebut sejalan dengan pidato Presiden Prabowo Subianto di PBB beberapa waktu lalu yang secara tegas memperjuangkan kemerdekaan dan mendesak dunia untuk mengakui negara Palestina. Ketegasan itu juga sejalan dengan konstitusi Indonesia yang menolak penjajahan yang terlihat dari politik luar negeri Indonesia.“Jadi, penolakan atlet senam Israel itu mencerminkan konsistensi politik luar negeri Indonesia. Konsistensi itu didasari oleh kehendak konstitusi. Ini artinya, Prabowo tegak lurus terhadap amanah konstitusi,” ujar Jamil, Minggu 12 Oktober 2025.Dia menilai, penolakan pemerintah terhadap atlet Israel merupakan respons atas genosida yang dilakukan Israel di Gaza dan telah melanggar perikemanusiaan. Karena itu, Indonesia yang menjunjung tinggi perikemanusiaan sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi dan Pancasila, sudah selayaknya menolak Israel, termasuk atletnya.“Dengan begitu, pemerintah sudah bersikap dan bertindak berdasarkan konstitusi dan Ideologi negara. Demi perikemanusiaan Indonesia menolak genosida, dan implikasinya menolak atlet Israel,” tukas Jamil.Sebelumnya, Menko Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia tidak akan memberikan Visa kepada atlet Israel yang akan hadir di Jakarta untuk mengikuti kejuaraan senam artistik dunia yang diselenggarakan pada 19-25 Oktober 2025.Yusril mengatakan, sikap pemerintah tersebut sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan, termasuk sikap di PBB yang sangat keras mengecam Israel karena terus-menerus melakukan kekejaman dan kebiadaban atas rakyat Palestina, terutama di Gaza.