Anggota Komisi XI DPR F-Golkar, Sarmuji. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparanPondok pesantren (ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur diusulkan untuk dibangun ulang menggunakan APBN usai insiden musala runtuh yang menewaskan puluhan santri.Ketua Fraksi Golkar di DPR RI, Muhammad Sarmuji pun merespons usulan ini. Menurutnya, pembenahan ponpes seharusnya dimulai dari hulu.“Kami berpikir dari hulunya. Pesantren selama ini adalah lembaga pendidikan yang tidak mengandalkan keuangan negara. Negara berutang banyak kepada pesantren yang juga mendidik anak bangsa,” ucap Sarmuji, Minggu (12/10).Ia pun menilai regulasi pendidikan di pesantren seharusnya masuk dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) agar dapat bantuan keuangan yang jelas dan berkelanjutan. Bukan hanya dibantu saat terkena musibah.“Kami berpikir agar pendidikan keagamaan seperti pesantren masuk dalam UU Sisdiknas sehingga bisa mendapatkan bantuan keuangan negara secara lebih jelas dan kontinu,” ucap Sarmuji.“Kami ingin pesantren lebih berdaya, bukan hanya karena ada musibah baru dibantu,” tambahnya.Kondisi bangunan ambruk Ponpes Al-Khoziny, Kecamatan Buduran, Sidoarjo, telah rata, Selasa (7/10/2025). Foto: Farusma Okta Verdian/kumparanIa menegaskan bahwa bantuan keuangan akan lebih jelas untuk pesantren bila masuk dalam UU Sisdiknas.“Kalau pendidikan keagamaan masuk dalam sisdiknas lebih memiliki kepastian,” tutupnya.Usulan pembangunan Ponpes Al-Khoziny di Sidoarjo menggunakan APBN sebelumnya dilontarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. Tak hanya untuk pembangunan, APBN juga diusulkan akan dikucurkan dalam proses audit ambruknya ponpes tersebut."Insyaallah cuma dari APBN, ya. Tidak menutup kemudian, nanti kalau ada bantuan dari swasta, kita pasti akan lakukan. Cuma sementara waktu dari APBN," Dody di Kantor Kementerian PU pada Selasa (7/10).