Duta Besar Febrian Alphyanto Ruddyard. (Abi/Infomed/Kemlu RI)JAKARTA - Duta Besar Febrian Alphyanto Ruddyard mengatakan ulah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) diketahui masyarakat internasional, menyoroti praktik standar ganda di Dewan HAM PBB.Berbicara dalam "Forum Debriefing Kepala Perwakilan RI, Diploamsi Multilateral: Upaya Peningkatan Kepemimpinan Indonesia di Tingkat Global", Dubes Febrian mengatakan masalah di Dewan HAM adalah standar ganda."Begitu ada konflik yang mengakibatkan tewasnya sipil, selalu berbagai NGO (Non-Governmental Organization) di Jenewa mengirim surat, apabila ada sidang Dewan HAM, selalu bicara," jelasnya dalam forum yang diadakan oleh Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN), Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Senin 13 Oktober."Tetapi, saat ada rekan-rekan TNI yang menjadi korban, semua diam. Itu double standard. Itu realita yang kita hadapi di Jenewa setiap hari," lanjut Utusan Tetap Indonesia untuk PBB, WTO dan Organisasi Internasional di Jenewa, Swiss periode 2021-2025.Lebih jauh Dubes Febrian mengatakan, saat dirinya menjadi Ketua Working Group on Situation Dewan HAM PBB, ia merasakan tekanan yang dilakukan NGO dan sejumlah negara, khususnya non-Global South, mengenai isu-isu HAM yang terjadi di negara berkembang.Lebih jauh dia mengatakan, setiap sebelum sidang Dewan HAM PBB, yang digelar tiga kali setahun (Maret, Juni-Juli, September-Oktober), dirinya mengundang NGO untuk makan pagi, sambil memberitahukan berita-berita mengenai korban TNI."Tidak satu pun ada yang berbicara," ungkapnya, menjawab pertanyaan mengenai sorotan pelanggaran HAM oleh TNI di Papua."Begitu ada korban, saya kirim nota diplomatik saya ke seluruh perwakilan, termasuk KT HAM (Komisioner Tinggi HAM), bahwa ada penyerangan kepada TNI," tandasnya.Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas ini menjelaskan, isu tersebut harus diangkat. Namun, diakui tidak mudah untuk menjadikannya agenda Dewan HAM PBB."Mungkin mitigasinya, bagaimana kita memastikan semua terinformasi dengan baik, bahwa yang namanya OPM yang bersenjata juga melakukan pelanggaran HAM," jelasnya."Dan ini tidak putusnya. Apa pun informasi mengenai korban dari Jakarta, selalu saya edarkan, mau masuk atau tidak masuk di agenda (Dewan HAM), tapi semua orang tahu yang datang pada sidang Dewan HAM, ada pelanggaran HAM oleh OPM," urai Dubes Febrian."Efeknya, tidak ada sama sekali agenda pembahasan mengenai Papua di dalam Dewan HAM," lanjutnya."Tapi yang memang harus kita perjuangkan, memastikan jangan pernah berhenti memberikan updated, setiap serangan, siapa pun yang melakukan, harus tercatat dan terdiseminasikan," tandasnya.Kendati demikian, Dubes Febrian juga mengakui situasi saat ini tidak menguntungkan buat negara, dalam artian situasinya lebih menguntungkan oleh apabila pelanggaran HAM dilakukan oleh negara."Belum ada yang concern pelanggaran HAM dilakukan oleh non-state actor," ungkapnya."Mungkin ini jadi tantangan juga untuk bisa membuat resolusi, Dewan HAM harus bersikap terhadap pelanggaran HAM oleh non-state actor," lanjutnya."Saya belum lihat nih dan saya rasa bisa kita coba, apabila kita memiliki evident base isunya. Ini saya lihat BSKLN sangat strategis. Karena kita perlu kajian-kajian itu, bahwa betul pelanggaran ham oleh non-state actor sama dengan state actor. Karena dalam dunia diplomasi multilateral, the power of the argument itu akan menentukan," tandasnya. Ditambahkan olehnya, Dewan HAM PBB menerima laporan melalui Working Group of Information, di mana semua isu bisa dilaporkan, siapa saja bisa melaporkan."Masalahnya, laporan tidak selalu akurat, tidak salalu objektif. Nah itu yang harus kita lihat dengan betul. Makanya saya bilang PTRI Jenewa juga aktif, jadi mereka tahu situasi kita di Papua itu bukan selalu konflik itu, bukan selalu konflik yang innocent dan pelanggaran HAM dilakukan tentara kita. Bahkan seringnya OPM yang melakukan penyerangan," tandasnya.Diketahui, prajurit TNI kembali menjadi korban serangan kelompok separatis di Papua, di mana Letda Inf. Fauzy Ahmad Sulkarnain Paka Amin Nurohman dari Satgas Yonif 410/Alugoro gugur dalam serangan di dua lokasi terpisah, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat dan Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan pekan lalu.