Warga mengisi bahan bakar minyak (BBM) ke kendaraan mereka di SPBU Pertamina, Kuningan, Jakarta. (ANTARA/Aprillio Akbar/nz/pri)JAKARTA – Gonjang-ganjing masalah kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di SPBU swasta masih belum menemui titik terang. Pertamina dianggap ketakutan bersaing, padahal pangsa pasar SPBU swasta sangat minimalis jika dibandingkan dengan perusahaan pelat merah tersebut.Awal mula kelangkaan BBM di SPBU swasta mulai terjadi pada pertengahan Agustus silam. Warganet mengeluh karena kesulitan membeli BBM di SPBU swasta.Di beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya, SPBU milik swasta sudah nyaris kehabisan stok. Kekosongan di SPBU swasta diakui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) karena adanya peralihan pengguna BBM subsidi ke nonsubsidi."Itu dinamika yang terjadi memang ada shifting. Yang tadinya banyak pengguna RON 90, ada shifting ke RON yang lain. Sebenarnya ini dinamika konsumsi saja," ucap Direktur Jenderal Migas, Laode Sulaeman, 9 September lalu.Dinamika konsumsi BBM ini, kata Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri terjadi lantaran kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina periode 2018-2023. Kasus tersebut memengaruhi kepercayaan masyarakat untuk membeli prosuk BBM dari perusahaan yang ia pimpin."Salah satu faktor penyumbang, tentunya ada trust issue dari masyarakat antara lain kita sedang ada kasus tata kelola hukum. Ini semua masyarakat sudah tahu," ungkap Simon.Pembeli adalah RajaDalam bisnis jual beli, kepercayaan kosumen adalah hal utama. Bahkan dalam pepatah bisnis ada yang menyebut ‘pembeli adalah raja’. Makanya, ketika kasus BBM oplosan yang melibatkan PT Pertamina Patra Niaga menyeruak pada awal tahun ini, sukses membetot perhatian publik.Pertamina langsung dibanjiri kritik karena disebut melakukan praktik culas mencampur Pertamax (RON 92) dengan bahan bakar beroktan lebih rendah, seperti Premium (RON 88) untuk menekan biaya produksi.Kasus tersebut tampaknya cukup untuk membuat masyarakat balik badan dari Pertamina ke SPBU swasta seperti Shell, BP-AKR, atau Vivo. Meski harus merogoh kocek lebih dalam, mereka lebih memilih membeli BBM nonsubsidi di SPBU swasta dengan keyakinan mendapatkan kualitas yang lebih baik dibandingkan Pertamina.Jika dihubungkan dengan situasi sekarang, pakar industri migas menilai trust issue kepada Pertamina bisa menjadi akar permasalahan BBM di SPBU swasta mengalami kelangkaan dalam 2,5 bulan ke belakang, dan mungkin akan berlanjut hingga akhir tahun ini.Bahkan setelah kuota impor di SPBU swasta dinaikkan 10 persen untuk tahun ini, ketersediaan BBM tersebut justru habis lebih cepat dari biasanya.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberi keterangan dalam acara Indonesia International Sustainability Forum, Jakarta, Jumat (10/10/2025). (ANTARA/Putu Indah Savitri)Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pangsa pasar BBM nonsubsidi non-Pertamina naik dari 11 persen atau setara 725.536 kl sepanjang 2024 menjadi 15 persen atau sebanding dengan 715.827 kl selama tujuh bulan pertama 2025.Sebaliknya, pangsa pasar BBM nonsubsidi Pertamina, termasuk Pertamax Series, turun dari 89 persen atau 6,13 juta kl pada 2024 menjadi 85 persen atau sebanyak 4,03 juta kl pada Januari—Juli tahun ini.Di tengah kesulitan masyarakat mendapatkan BBM di SPBU swasta, dengan dalih membantu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan kuota impor tambahan untuk SPBU swasta harus satu pintu melalui Pertamina dalam format base fuel atau BBM dasaran tanpa campuran bahan aditif. Arahan ini diungkapkan Bahlil pada akhir Agustus lalu.Ketua Partai Golkar ini menyebut stok BBM di Pertamina masih cukup. Bahlil juga ingin memperkuat posisi Pertamina di antara keterbatasan pasokan yang sedang dihadapi pelaku usaha swasta.Pertamina Kuasai Pangsa PasarPraktisi senior industri migas Hadi Ismoyo menuturkan, kasus hukum yang terjadi di lingkungan subholding Pertamina awal tahun ini memiliki keterikatan dengan fenomena peralihan konsumsi BBM masyarakat.Ditambah, kebijakan pemerintah sepanjang tahun ini dianggap bertujuan melindungi Pertamina dari persaingan bisnis tersebut akhirnya menyebabkan SPBU swasta tak bisa berjualan.“Percaya atau tidak, memang ada hubungan antara kasus awal tahun ini terkait isu oplosan tersebut, sehingga banyak konsumen Pertamina nonsubsidi migrasi ke SPBU swasta,” ucap Hadi.Peralihan konsumsi BBM memang tidak membuat bisnis penjualan bensin Pertamina tersaingi oleh operator SPBU swasta. Apalagi jika melihat pangsa pasar SPBU swasta yang sangat minimalis.Berdasarkan data Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Pertamina mengoperasikan 13.603 SPBU dari total 15.917 SPBU di Indonesia. Artinya, Pertamina menguasai pangsa pasar 85,47 persen, sedangkan sisanya 2.324 SPBU milik swasta hanya menguasai 14,53 persen.Pengendara motor membeli makanan yang dijual petugas SPBU di depan SPBU Shell, Jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat, Kamis (18/9/2025) (ANTARA/Indrianto Eko Suwarso/YU)Sementara itu, Sekretaris Jenderal Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YKLI) Rio Priambodo menuturkan, konsumen memiliki prinsip yang jelas, yaitu berhak memilih dan memperoleh BBM dengan standar, baik secara kualitas dan kuantitas yang terbaik. Dan, ini menjadi tugas pemerintah harus memastikan agar semua jenis BBM yang dibeli memenuhi standar.Terkait bisnis pengadaan BBM, menurut Rio ini sudah bukan ranah yang harus ditanggung konsumen. Pemerintah melalui kementerian terkait, sudah seharusnya dapat memperhitungkan kebutuhan masyarakat terhadap BBM."Bagi konsumen, tidak mau tahu-menahu soal proses bisnis di belakangnya. Konsumen, prinsipnya ketersediaan dan keterjangkauan. Maka pemerintah sebagai regulator maupun penengah harus memegang prinsip tersebut," pungkasnya.Melihat kelangkaan yang masih terus terjadi, Hadi Ismoyo berharap agar Kementerian ESDM dapat bersikap bijaksana menyikapi kelangkaan BBM yang terjadi di operator SPBU swasta. Ia juga meminta agar pemerintah memberikan izin penambahan kuota bagi SPBU swasta yang agar bisa kembali menjual BBM hingga akhir tahun ini.