Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi. Foto: Jonathan Devin/kumparanMenteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, merespons usulan pembangunan sejumlah pondok pesantren (ponpes) menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satunya terkait pembangunan ulang Pondok Pesantren Al Khoziny di Pasuruan, Jawa Timur, yang ambruk beberapa waktu lalu.Prasetyo menyebut usulan itu tengah dipelajari."Ya, pasca kejadian kemarin (ponpes Al Khoziny ambruk) kan kemudian muncul beberapa pemikiran ya. Salah satunya adalah tadi mungkinkah pembangunan-pembangunan pondok pesantren itu bersumber dari pembiayaan dari APBN. Tapi memang semua sedang kita pelajari ya," kata Prasetyo di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Minggu (12/10).Prasetyo menjelaskan, pengkajian mendalam perlu dilakukan untuk mempertimbangkan berbagai pondok pesantren yang sudah ada."Karena kan berkaitan dengan masalah jumlah, itu juga berkaitan dengan masalah perkembangan apakah kemudian pondok pesantren yang sekarang eksis yang menjadi prioritas, ataukah ke depan misalnya ada pembangunan pondok-pondok yang baru, itu sedang dicoba dipelajari," jelasnya.Pondok Pesantren Al Khoziny sebelumnya ambruk dan menewaskan puluhan santri. Imbas peristiwa tersebut, Prasetyo menyebut Prabowo meminta agar seluruh pondok pesantren diinventarisir agar kejadian serupa tak terulang."Jadi memang Kementerian PU diminta untuk melakukan cek lapangan, ke setiap pondok pesantren, untuk memastikan bahwa pembangunan-pembangunan fisik itu betul-betul terjamin keamanannya. Supaya tidak terjadi lagi kejadian seperti kemarin," tuturnya.Usulan pembangunan ponpes Al-Khoziny di Sidoarjo menggunakan APBN sebelumnya dilontarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.Tak hanya untuk pembangunan, APBN juga diusulkan akan dikucurkan dalam proses audit ambruknya ponpes tersebut yang mengakibatkan puluhan santri menjadi korban jiwa."Insyaallah cuma dari APBN, ya. Tidak menutup kemudian, nanti kalau ada bantuan dari swasta, kita pasti akan lakukan. Cuma sementara waktu dari APBN," Dody di Kantor Kementerian PU pada Selasa (7/10).