Ketua KPK Setyo Budiyanto memberikan sambutan saat menghadiri peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Bangsal Kepatihan Pemda DIY, Selasa (9/12/2025). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparanKetua KPK Setyo Budiyanto bercerita ada Pemerintah Daerah yang berusaha mengakali Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK agar nilainya tampak lebih bagus.Cerita ini Setyo sampaikan saat puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Bangsal Kepatihan Pemda DIY, Selasa (9/12)."Ada satu pengalaman di beberapa tahun sebelumnya, salah satu kabupaten mengkondisikan hasil survei," kata Setyo.Setyo mengatakan saat itu Pemkab itu mengkondisikan hasil survei. Ada instruksi siapa pun yang mendapatkan WhatsApp dari KPK untuk melapor."[Mereka yang mendapat pesan dari KPK] Kemudian dikumpulkan di satu tempat di-brief kalau pertanyaan A jawabannya A plus, kalau pertanyaan B jawabannya B minus dan seterusnya. Akhirnya skornya bagus," jelasnya.Namun, KPK memiliki alat yang bisa mengukur kebenaran dengan dibandingkan dokumen penyerta."Kami simpulkan bahwa ini akal-akalan. Setelah kami dalami ternyata betul ada cipta kondisi untuk bisa membuat skor dalam satu wilayah itu menjadi baik," jelasnya.Ketua KPK Setyo Budiyanto usai acara puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Bangsal Kepatihan Pemda DIY, Selasa (9/12/2025). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparanTidak dijelaskan daerah mana yang dimaksud oleh Setyo. Maupun kapan peristiwa itu terjadi.Setelah acara, awak media kembali mewawancarai Setyo soal cipta kondisi ini. Namun Setyo tetap tak mau menyebutkan nama daerahnya."Niat itu mungkin didasari karena adanya kekhawatiran mungkin ada hal yang ditutupi. Sehingga berusaha mengkondisikan. Saya tidak akan sebutkan daerahnya, mohon maaf. Itu hanya konsumsi kami saja," katanya.Namun setidaknya dengan cerita ini disampaikan di forum terbuka dengan harapan daerah lain tidak meniru.Setyo mengatakan audiens SPI bukan hanya orang-orang tertentu. Selain pegawai ada ahli dan para purnawirawan mantan pegawai di lembaga atau daerah tersebut."Termasuk juga aparat penegak hukum termasuk juga auditor pemeriksa. Dari situ bukan sekadar hasil, tapi dokumen kami pelajari dari situ lah ketahuan mana-mana yang tidak sesuai antara kenyataan dokumen yang diperiksa dengan kondisi real di lapangan," jelasnyaSPI merupakan program KPK untuk memetakan risiko korupsi, kerentanan layanan publik, dan efektivitas pencegahan di instansi pemerintah (Kementerian, Lembaga, Pemda).Caranya adalah dengan mengukur pengalaman dan persepsi pegawai, pengguna layanan, serta ahli untuk mendorong perbaikan sistem dan menciptakan pemerintahan yang bersih.Indeks Nasional SPI untuk tahun 2025 adalah 72,32 yang merupakan rata-rata indeks dari seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Angka 72,32 masih dalam kategori rentan.Kategori hasil penilaian SPI adalah:0-72,9 Rentan73-77,9 Waspada78-100 TerjagaDalam SPI 2025, hanya Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang masuk kategori Terjaga dengan nilai 79,41.