Komisi V DPR Sebut Komitmen Presiden Jadi PR PT KAI Segera Tingkatkan Layanan KRL

Wait 5 sec.

Suasana Stasiun Kereta Api Kertapati, Palembang, Sumsel pada masa liburan, Selasa (17/5/2025). ANTARA/HO-KAIJAKARTA - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda mendukung komitmen Presiden Prabowo untuk meningkatkan layanan commuter line di Jabodetabek. Ia menilai komitmen Presiden Prabowo tersebut merupakan pekerjaan besar yang harus segera ditindaklanjuti oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT KAI Commuter. “Presiden menginginkan layanan KRL yang lebih handal agar masyarakat tidak mengalami masa tunggu lama maupun penumpukan di stasiun. Ini menjadi perhatian serius yang harus dijawab oleh PT KAI dan KAI Commuter,” ujar Huda kepada wartawan, Rabu, 5 November. Menurut Huda, moda transportasi kereta api, khususnya KRL, telah menjadi tulang punggung sistem transportasi di wilayah Jabodetabek. Setiap harinya, ada lebih dari satu juta warga menggunakan layanan jenis moda transportasi ini.  Meskipun saat ini layanan KRL relatif baik, kata Huda, namun masih terjadi penumpukan penumpang karena masa tunggu kereta (headway) terutama di jam berangkat maupun pulang kerja. “Situasi ini ditangkap oleh Presiden sehingga beliau berkomitmen mengalokasikan anggaran Rp5 triliun untuk menambah 30 rangkaian KRL sehingga tingkat headway bisa diturunkan,” katanya.  Huda menilai, penambahan 30 rangkaian KRL berpotensi menjadi solusi untuk memperpendek masa tunggu kereta, terutama pada jam berangkat dan pulang kerja. Namun, ia mengingatkan bahwa efektivitas solusi tersebut turut ditentukan oleh keberhasilan PT KAI dan KAI Commuter dalam mengatasi persoalan teknis manajemen perjalanan. “Pengelolaan headway tidak hanya soal menambah armada. Ada faktor teknis yang harus dibenahi seperti sistem sinyal atau kendali kereta, catu daya listrik, kondisi infrastruktur jalur dan persilangan, ketersediaan depot dan stabling, waktu henti (dwell time), hingga kesiapan sumber daya manusia,” jelasnya. Legislator PKB dari Dapil Jabar VII itu pun menegaskan bahwa instruksi Presiden Prabowo harus dipahami sebagai tantangan sekaligus momentum bagi manajemen PT KAI dan KAI Commuter melakukan pembenahan menyeluruh. Menurut Huda, langkah pemerintah memperkuat layanan KRL dapat segera diikuti kebijakan operasional yang komprehensif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para pengguna transportasi publik. “Komitmen Presiden adalah peluang besar agar pengelolaan KRL menjadi lebih modern, efisien, dan nyaman. Sekarang tugas PT KAI dan KAI Commuter untuk memastikan seluruh kendala teknis maupun strategis dapat dituntaskan, sehingga penambahan armada benar-benar meningkatkan kenyamanan dan efektivitas perjalanan masyarakat,” pungkasnya.Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri kabinet merah Putih ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 4 November 2025. Presiden juga sempat menjajal kereta KRL commuter line pada siang hari.   Usai pertemuan dengan Presiden, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyampaikan komitmen pemerintah untuk terus hadir dalam pengembangan transportasi publik nasional termasuk proyek kereta cepat.  “Tadi pertemuan dengan Bapak Presiden yang memang untuk kereta api itu alat transportasi umum yang memang untuk kepentingan masyarakat secara luas, dan oleh sebab itu kehadiran pemerintah itu memang akan ada dan hadir di dalam program-program transportasi termasuk juga dalam transportasi Whoosh ini,” katanya.