Polisi menyegel dispenser SPBU Pertamina di Jalan Alternatif Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (Foto: Dok. ANTARA)PADANG - Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) memblokir 3.500 nomor polisi (nopol) kendaraan di Sumatera Barat (Sumbar) sejak awal 2025 karena terindikasi menyelewengkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar. "Pemblokiran tersebut dilakukan berdasarkan hasil monitoring digital yang menunjukkan adanya aktivitas transaksi tidak wajar di sejumlah SPBU," kata Sales Area Manager (SAM) Retail Sumatera Barat Pertamina Patra Niaga Fakhri Rizal Hasibuan dilansir ANTARA, Minggu, 9 November. Fakhri mengatakan, pemblokiran dilakukan melalui sistem digitalisasi MyPertamina sebagai upaya memastikan subsidi energi tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak. Selain itu, Pertamina juga telah memberikan surat peringatan, sanksi serta pembinaan kepada 54 SPBU di wilayah Sumbar sepanjang 2025 yang terbukti melakukan pelanggaran dalam penyaluran BBM. Hal itu, kata dia, dilakukan sebagai bentuk penegakan aturan serta bagian dari upaya pengawasan Pertamina terkait distribusi BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran. Terkait sanksi yang diberikan, ia mengatakan, jenisnya bervariasi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang ditemukan mulai dari teguran, surat peringatan hingga penghentian pasokan BBM sementara. "Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh lembaga penyalur menjalankan operasional secara transparan, tertib dan sesuai ketentuan," ujar dia. Pertamina, lanjut Fakhri, menemukan indikasi penyaluran yang tidak wajar atau tidak tepat sasaran tersebut berdasarkan sistem, baik itu dalam skala volume maupun berdasarkan transaksinya. "Jadi berdasarkan monitoring sistem digitalisasi kami, salah satunya ada yang transaksinya berulang dan setiap hari," ujar dia.Sementara itu, anggota DPR RI asal Sumbar Andre Rosiade menyambut baik langkah tegas Pertamina terhadap 3.500 kendaraan yang terbukti menyelewengkan BBM bersubsidi termasuk SPBU."Penertiban SPBU dan pemblokiran ribuan kendaraan penyalahgunaan subsidi adalah langkah tegas yang patut didukung demi keadilan energi bagi masyarakat," ujar Andre.