Ilustrasi aplikasi media sosial (Pixabay)JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat regulasi platform digital, pasca ledakan di SMAN 72 Jakarta yang diduga berkaitan dengan paparan konten daring. Menurutnya, bukan hanya game online yang dibatasi, tetapi semua platform digital khususunya bagi anak dan remaja. “Kita tidak bisa hanya mengandalkan filter otomatis atau imbauan moral. Negara harus menetapkan aturan tegas dengan sanksi jelas platform yang melanggar," ujar Junico kepada wartawan, Jumat, 14 November.Junico juga mendorong pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk mengatur mekanisme di seluruh platform digital, selain game online. Ia menilai Indonesia dapat mencontoh pada model regulasi di Australia, di mana akses game dan konten digital tertentu hanya diperbolehkan untuk usia minimal 16 tahun."Pemerintah, khususnya Komdigi, harus punya mekanisme yang bisa mengatur siapa saja yang boleh mengakses game dan seluruh platform digital. Aturan seperti di Australia bisa jadi acuan. Perlu sistem registrasi dan kontrol usia yang diwajibkan bagi semua penyelenggara platform. Kalau ada pelanggaran, harus ada konsekuensi hukum,” jelas pria yang akrab disapa Nico Siahaan itu. "Kita bicara semua PSE. Semua platform digital, bukan hanya game online. Media sosial, konten streaming, aplikasi interaktif, semuanya harus tunduk pada aturan yang sama. Ruang digital tidak boleh jadi area bebas tanpa tanggung jawab,” lanjut Legislator PDIP dari Dapil Jawa Barat itu.Anggota komisi DPR yang membidangi urusan komunikasi dan informatika itu juga mendorong Komdigi memperkuat kerja sama lintas kementerian dan sektor, termasuk degan dunia pendidikan, kesehatan mental, dan perlindungan anak. Sehingga, kata Nico, ekosistem digital di Indonesia bisa aman dan mendukung tumbuh kembang generasi muda."Kita harus bangun sistem digital yang sehat dengan pengawasan, literasi digital di sekolah dan keluarga, serta mekanisme pelaporan yang mudah bagi orang tua dan masyarakat. Negara tidak boleh kalah cepat dari teknologi,” katanya.Nico menambahkan, kebijakan pembatasan ruang digital harus disusun berbasis bukti ilmiah, mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi dan diimbangi dengan edukasi publik. "Pembatasan tanpa kesiapan sistem pengawasan dan pendampingan bisa kontraproduktif dan justru menimbulkan resistensi di masyarakat," pungkasnya.[see_also]- https://voi.id/berita/533512/bpjs-kesehatan-tegaskan-pemutihan-tunggakan-hanya-sekali-dan-khusus-masyarakat-miskin- https://voi.id/teknologi/533441/google-dihadapkan-pada-investigasi-antimonopoli-uni-eropa-terkait-kebijakan-spam- https://voi.id/ekonomi/533502/layanan-premium-garuda-indonesia-siap-kembali-setelah-suntikan-modal-rp23-67-triliun[/see_also]Seperti diketahui, pemerintah berencana membatasi sejumlah game online, termasuk PUBG, menyusul kejadian ledakan SMA 72 Jakarta. Pemerintah Indonesia saat ini tengah mempertimbangkan pemblokiran game Player Unknown's Battleground (PUBG).Isu pemblokiran ini mencuat setelah game PUBG dikaitkan dengan pelaku peristiwa ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta pada Jumat, 7 November lalu. Pemerintah menilai game ini memicu pelaku melancarkan aksi kekerasan.