Regulasi ini mengatur tata kelola platform digital, termasuk kewajiban verifikasi usia pengguna, guna mencegah anak mengakses konten yang tidak sesuai. Meutya menekankan bahwa meski ada penolakan dari beberapa platform, perlindungan anak tetap menjadi prioritas utama pemerintah.Menurut Meutya, Indonesia menjadi negara kedua di dunia setelah Australia yang menerapkan aturan penundaan akses anak terhadap platform digital. Ia memastikan sanksi hanya dikenakan kepada platform yang melanggar, bukan kepada orang tua atau anak.Pemerintah juga menggandeng Kementerian PPPA untuk memperkuat edukasi penggunaan internet yang aman. Langkah ini diharapkan dapat membentuk generasi muda yang beretika, cerdas, dan toleran di dunia digital.