Menteri Kebudayaan Fadli Zon (dok Kemenbud)JAKARTA — Menteri Kebudayaan Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon, menegaskan proses pengusulan gelar Pahlawan Nasional dilakukan secara ketat, transparan, dan objektif.Fadli telah melaporkan 49 nama calon Pahlawan Nasional kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Rabu 5 November. Dari jumlah itu, 24 nama menjadi prioritas, termasuk Presiden ke-2 RI Soeharto.“Nama Soeharto telah diusulkan tiga kali, termasuk pada 2011 dan 2015. Semua pengusulan telah memenuhi syarat,” ujar Fadli di sela jamuan pembuka Forum Perdamaian Dunia ke-9 (World Peace Forum) di Galeri Nasional, Jakarta, Sabtu, 9 November.Sebelumnya, ia menerima 40 usulan nama dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf berdasarkan hasil pembahasan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP). Menurut Fadli, pengkajian melibatkan berbagai pihak dari pemerintah daerah, akademisi, hingga pakar lintas bidang.Sementara itu, tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin mendukung penuh penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional. “Penetapan Soeharto sangat patut, meskipun terlambat. Selama 30 tahun memimpin Indonesia, beliau berkomitmen kuat membangun bangsa,” kata Din usai menghadiri jamuan pembuka Forum Perdamaian Dunia ke-9 (World Peace Forum) di Galeri Nasional, Jakarta.Ia menilai jasa Soeharto dalam pembangunan nasional tak bisa diabaikan. “Soeharto menunjukkan komitmen terhadap Islam, bukan secara subjektif, tapi objektif. Mayoritas rakyat Indonesia adalah Muslim, dan membangun bangsa berarti juga membangun umat Islam,” ujarnya.Din juga mengimbau publik menyikapi pengusulan ini dengan bijak. “Pengakuan terhadap Soeharto tak menghapus jasa tokoh lain, termasuk Soekarno sebagai proklamator. Kesalahan bisa saja terjadi, asalkan tidak melanggar konstitusi,” tegasnya.Fadli menambahkan, pemberian gelar Pahlawan Nasional adalah bentuk penghormatan negara kepada tokoh yang berjasa besar. Pemerintah akan mengumumkan daftar penerima gelar Pahlawan Nasional pada 10 November 2025, bertepatan dengan Hari Pahlawan. Keputusan akhir tetap berada pada hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.