Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu/FOTO: Wardhany Tsa Tsia-VOIJAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memulai penyelidikan dugaan korupsi di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Tapi, proses ini terpisah dengan penyidikan dugaan korupsi kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024 atau saat Yaqut Cholil Qoumas menjabat sebagai Menteri Agama."Terpisah (dengan kasus haji yang ada di penyidikan, red)," kata pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu kepada wartawan saat dikonfirmasi, Rabu, 12 November. Sementara dalam kesempatan terpisah, Asep menyebut, penyelidikan di BPKH belum selesai sehingga tak banyak informasi yang diberikan KPK.“Kemudian pertanyaan tentang keterlibatan BPKH dan lain-lain. Nah, kami juga (sedang mengusut, red), tapi ini kan belum naik penyidikan nih, jadi belum bisa disampaikan secara detail,” kata pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu kepada wartawan dikutip Selasa, 11 November.Meski begitu, Asep menerangkan, penyelidikan ini akan mendalami sejumlah aspek terkait pengelolaan atau penggunaan dana haji. Di antaranya terkait tempat menginap atau akomodasi, catering hingga transportasi bagi jamaah dari Indonesia."Ini informasi saja, cluenya saja. Nanti juga sekalian kita akan melakukan pengecekan terhadap tempat tinggalnya akomodasinya, cateringnya, kemudian juga terhadap transportasinya," tegasnya. “Dan juga ada informasi terkait dengan pengiriman barang-barang. Karena saudara-saudara kita yang berangkat haji itu ada juga yang mengirim barang dan lain-lain,” sambung Asep yang juga menjabat sebagai Direktur Penyidikan KPK.Kemudian, KPK akan mendalami proses bidding atau lelang fasilitas bagi jamaah di Tanah Suci.“Jangan sampai di sini uang yang disediakan besar tapi ternyata di sana nanti pemenang lelangnya justru menang yang paling jelek dan harganya malah tinggi. Sebagiannya ke mana, itu yang sedang kami dalami,” ungkap Asep.