Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, saat ditemui di sela acara IPA Convex 2025, Selasa (20/5/2025) Foto: Fariza/kumparanSatuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengusulkan seluruh pendapatan (revenue) dari kegiatan hulu migas diberikan untuk proyek eksplorasi.Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, mengusulkan kebijakan itu dicantumkan dalam revisi undang-undang (RUU) Migas. Sebab, salah satu kendala hulu migas adalah kebijakan fiskal dan perizinan, di mana anggaran eksplorasi hanya sekitar USD 1 miliar.Di sisi lain, menurutnya, tidak ada bank nasional yang berkenan memberikan pinjaman untuk proyek hulu migas. Dengan begitu, perlu ada pendanaan lebih terhadap proyek eksplorasi."Kita sudah berusaha untuk memperbaiki fiskalnya dengan dua metode dan negosiasi daripada split dan sebagainya, dan yang paling penting adalah anggaran untuk eksplorasi, karena tidak satupun bank dalam negeri yang mau membiayai untuk eksplorasi karena risikonya besar," ungkap Djoko saat Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR, Rabu (12/11).Dengan kendala tersebut, Djoko mengusulkan Indonesia menerapkan skema pendanaan eksplorasi yang sama seperti Inggris dan Malaysia, yakni mengerahkan seluruh pendapatan hulu migas untuk eksplorasi, alih-alih disetor ke keuangan negara."Belajar dari Inggris dan Malaysia, di sini ada BP dan ada Petronas, itu pernah satu ketika seluruh revenue daripada hulu migasnya itu digunakan untuk eksplorasi," jelas Djoko.Ilustrasi Pengeboran Migas Pertamina. Foto: Dok. PertaminaKurangnya pendanaan eksplorasi ini, menurut Djoko, membuat produksi minyak Indonesia semakin menurun, dari sebelumnya bisa mencapai 1,6 juta barel per hari (BOPD) sehingga bisa mengekspor 1 juta BOPD, menjadi harus mengimpor 1 juta BOPD.Selain mengimpor minyak mentah, lanjut dia, Indonesia juga masih harus mengimpor LPG 80 persen dari total kebutuhan nasional dan juga impor bensin.Adapun SKK Migas mencatat saat ini masih ada 65 cekungan migas (basin) yang belum tereksplorasi, dari total 128 basin yang ada di Indonesia. Rinciannya, terdapat 20 basin sudah berhasil berproduksi.Kemudian, 27 cekungan discovery, 5 cekungan terbukti dengan sistem petroleum, dan 3 cekungan indikasi hidrokarbon, lalu sebanyak 8 cekungan dengan data geologi dan geofisika serta 65 cekungan belum tereksplorasi.Djoko berharap dengan skema pembiayaan baru ini, seluruh basin bisa tergarap dan seluruh 75 wilayah kerja (WK) atau blok migas yang akan dilelang hingga tahun 2027 bisa laku.Pasalnya, dia mengakui risiko eksplorasi hulu migas di Indonesia masih cukup tinggi. Sebelumnya, indeks probabilitas penemuan migas Indonesia hanya 10 persen, namun sekarang membaik menjadi 30 persen."Nah ini 100 persen kita mengharapkan investasi dari swasta non-APBN. Kalau APBN bisa juga atau seluruh revenue dari hulu migas kita kembalikan untuk eksplorasi di 75 blok baru ataupun tadi 65 basin, kemungkinan kita akan discovery yang cukup lumayan," tegasnya.