Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin/FOTO: Diah Ayu-VOIJAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menjelaskan pengurangan anggaran subsidi pangan sebesar Rp300 miliar dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2026.Pengurangan ini diprotes sejumlah Anggota DPRD DKI Jakarta dalam rapat paripurna pengesahan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026. Seusai rapat, Khoirudin mengklarifikasi sebenarnya penganggaran bantuan sosial (bansos) pangan murah tersebut tidak dipangkas pada tahun depan.DPRD dan Pemprov DKI, menurut dia, akan kembali menambahkan anggaran Rp300 miliar yang berkurang di RAPBD 2026 untuk dimasukkan kembali dalam rancangan perubahan APBD tahun 2026 yang akan berlangsung pada pertengahan tahun depan."Insyaallah tidak ada pemotongan dana bansos, semua program kita memang untuk 10 bulan dulu. Nanti dianggarin, (saat penyusunan) perubahan (APBD 2026) kita anggarkan," kata Khoirudin di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 12 November.Karenanya, Khoirudin meminta para Anggota DPRD DKI yang sempat memprotes pengurangan anggaran subsidi pangan Rp300 miliar dalam RAPBD 2026 lewat interupsinya dalam rapat paripurna untuk memahami dinamika ini."Jadi, 10 bulan untuk bansosnya aman. Nanti (bansos pangan murah) bulan November-Desember, saya putuskan dalam rapat perubahan, anggaran perubahan pada bulan Juli-Agustus. Insyaallah aman, dan saya apresiasi teman-teman (DPRD DKI) yang telah begitu sayang kepada warga Jakarta," jelas Khoirudin.Dalam rapat yang juga dihadiri Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sore ini, DPRD dan Pemprov DKI mengesahkan Rancangan APBD 2026 dengan nilai Rp81,3 triliun. Angka ini turun dari perencanaan awal akibat adanya pemangkasan dana bagi hasil sebesar Rp15 triliun.Sebelum disahkan, sejumlah anggota DPRD menyampaikan interupsinya. Mereka memprotes adanya pengurangan anggaran subsidi pangan pada tahun depan hingga Rp300 miliar. Salah satunya adalah Anggota Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim."Saya ingin menyampaikan keresahan kesedihan saya soal rencana pengurangan untuk subsidi pangan murah kepada masyarakat Rp300 miliar itu harusnya jangan dilakukan. Menurut informasi dari rapat-rapat disampaikan itu kenapa dikurangin? Karena daging dan susu UHT tidak diminati," ujar Lukmanul dalam rapat. Kemudian, anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Francine mengungkap fraksinya keberatan atas pengurangan anggaran tersebut. Francine meminta pimpinan DPRD dan Pemprov DKI mempertimbangkan ulang penurunan anggaran subsidi pangan karena masih banyak warga kurang mampu yang belum masuk dalam penerima subsidi."Kami dari Fraksi PSI juga sangat keberatan apabila subsidi pangan sebesar 300 miliar itu dikurangi. Karena dalam rapat-rapat kerja kami di komisi B, ternyata kami menemukan fakta pangan subsidi yang seharusnya merupakan hak dari seluruh penerima manfaat atau 100 persen penerima manfaat seharusnya menerima, ternyata selama ini kemampuan anggaran kita hanya mengalokasikan sekitar 35 persen," urai Francine."Sehingga bila ini dipotong lagi 300 miliar, maka akan terjadi lagi penurunan para penerima manfaat bisa jadi kurang dari 35 persen tadi," lanjutnya.Selain itu, anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Ali Lubis juga mengkritisi pengurangan anggaran subsidi atau program pangan murah Rp300 miliar. Ali bahkan meminta pengesahan RAPBD tahun anggaran 2026 ditunda."Melihat dinamika paripurna hari ini dan ada beberapa fraksi yang mencoba mengkritisi soal anggaran, khususnya tadi pengurangan Rp300 miliar buat bantuan pangan, Pak Gubernur. Saya pikir pengesahan Raperda ini kalau bisa ditunda untuk beberapa hari ke depan, kita di luar paripurna agar diselesaikan," tutur Ali.