Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai (ANTARA)JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memilih tidak berkomentar terkait keputusan pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto.“Begini, pemberian penghargaan kepada Pak Harto, saya Menteri HAM, saya no comment, titik,” kata Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Rabu 12 November.Pigai menegaskan tidak akan memberikan tanggapan lebih jauh meski isu tersebut menimbulkan perdebatan luas di publik. “Enggak ada komentar,” ujarnya singkat.Ia menjelaskan, Kementerian HAM tidak memiliki kewenangan dalam proses penentuan tokoh yang akan diberi gelar Pahlawan Nasional. Prosedur pengusulan, kata Pigai, dilakukan secara berjenjang dari daerah hingga tingkat pusat.“Kalau tidak salah, pengusulan pahlawan itu dari keluarga di kampung halaman, kemudian oleh kabupaten, provinsi, baru menyampaikan kepada pusat. Lalu ada tim yang menilai. Jadi kalau urusan itu saya kira kami tidak ada, ya, belum pernah ada,” jelasnya.Sikap Pigai muncul di tengah polemik publik yang tajam terkait keputusan pemerintah menetapkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional. Sejumlah pihak menilai langkah tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia, mengingat catatan kelam rezim Orde Baru dalam sejarah Indonesia.Berbagai organisasi masyarakat sipil seperti Amnesty International Indonesia dan Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia menilai penganugerahan itu berpotensi menormalisasi praktik impunitas atas pelanggaran HAM masa lalu, seperti tragedi 1965, penculikan aktivis, hingga kerusuhan Mei 1998.Sementara di sisi lain, sebagian masyarakat menilai penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional wajar dilakukan dengan alasan jasa-jasanya di bidang pembangunan dan stabilitas nasional.Putri sulung Soeharto, Siti Hardijanti Hastuti atau Tutut Soeharto, menilai perbedaan pendapat yang muncul di masyarakat merupakan bagian dari dinamika demokrasi.“Pro-kontra itu biasa, masyarakat Indonesia kan macam-macam. Yang penting kita melihat apa yang telah dilakukan Pak Harto dari sejak muda sampai beliau wafat, semua perjuangannya untuk masyarakat dan bangsa Indonesia,” ujar Tutut di Istana Negara, Senin lalu.Ia menambahkan, keluarga besar Soeharto tidak menyimpan dendam terhadap pihak-pihak yang menolak keputusan tersebut. “Kami keluarga tidak merasa dendam, karena kita negara kesatuan. Boleh saja kontra, tapi jangan ekstrem. Kita jaga persatuan dan kesatuan,” katanya.Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto pun masih menuai perdebatan di ruang publik, menyentuh aspek sejarah, moral, dan politik yang hingga kini belum menemukan titik temu.