Ilustrasi Gedung DPR MPR Senayan Jakarta. (Antara)JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, meminta Pemerintah memastikan keamanan digital bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) menyusul banyaknya masyarakat Indonesia jadi korban scam dan penyalahgunaan data pribadi di luar negeri. Ia menuntut pemerintah harus serius menangani kasus tersebut mengingat kondisinya yang sangat memprihatinkan. "Ini bukan semata soal literasi keuangan. Ini soal keamanan digital dan perlindungan negara terhadap warga negaranya di luar negeri," ujar Zainul kepada wartawan, Rabu, 12 November. Menurut Zainul, maraknya korban scam menunjukkan lemahnya sistem perlindungan digital terhadap PMI. "Pemerintah tidak boleh berhenti pada peluncuran buku saku atau sosialisasi, tapi harus membangun sistem perlindungan yang konkret dan terintegrasi,” tegasnya. Diketahui, berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian P2MI, sejumlah PMI mengalami kasus di mana data pribadi mereka digunakan untuk aktivitas ilegal, seperti judi online dan tindak pidana penipuan, sehingga beberapa di antaranya harus berhadapan dengan aparat hukum negara setempat, padahal mereka tidak melakukan kejahatan tersebut. Zainul mengatakan bahwa para PMI sudah berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional melalui remitansi yang mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun. Oleh karena itu, ia menilai, perlindungan data dan keamanan digital PMI harus menjadi prioritas nasional. “Negara jangan hanya memanfaatkan devisa dari PMI, tapi juga wajib memastikan data dan identitas mereka aman," katanya. Zainul menilai, Pemerintah perlu bekerja sama dengan OJK, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian P2MI, dan Komdigi untuk membuat mekanisme pengamanan data lintas negara. Legislator PKB dari Dapil Jawa Timur itu juga mendorong peningkatan kapasitas dan perlindungan digital melalui kerja sama bilateral dengan negara penempatan, serta penerapan sistem verifikasi data biometrik dan enkripsi kuat untuk mencegah kebocoran. “Kita harus hadir melindungi mereka, baik secara fisik maupun digital. Jangan sampai PMI menjadi korban dua kali, di luar negeri dan di dunia maya,” pungkasnya.