Gubernur Bank Indonesa Perry Warjiyo menyampaikan paparan saat konferensi pers hasil rapat Dewan Gubernur di Gedung Thamrin Bank Indonesia, Jakarta, Rabu (19/3/2025). Foto: Bayu Pratama S/ANTARA FOTOGubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkap sumber data terkait dana pemerintah daerah atau Pemda di perbankan. Persoalan tersebut sempat menjadi polemik setelah Menkeu Purbaya membeberkan banyak dana pemda yang mengendap di bank.Menurut Perry, bank sentral mendapatkan data dana pemda tersebut dari Bank Pembangunan Daerah (BPD), yang kemudian dilaporkan kepada pemerintah yaitu melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu).“Kalau data rekening pemda di BPD kami terima dari BPD dan itu yang kami sampaikan, dan itu sama data pemerintah daerah uang pemda di BPD. Report ke kami dan itu kami sampaikan ke Kemenkeu,” tutur Perry dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (12/11).Dalam rapat tersebut Anggota Komisi XI Fraksi Gerindra Mulyadi mempertanyakan kepada BI soal dana Pemda yang mengendap di BPD yang mengakibatkan rendahanya penyerapan APBD. Mulyadi menyarankan agar BI mengecek kembali data tersebut.“Diungkapkan oleh Pak Menteri Keuangan terkait dana-dana Bank Pembangunan Daerah yang mengendap atau dana dan APBD yang mengendap. Saya kira harus di kroscek itu khusus Jawa Barat membuat kegaduhan yang luar biasa buat saya,” katanya.Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan perbedaan data mengenai dana simpanan Pemerintah Daerah (Pemda) di bank disebabkan oleh dua faktor utama yaitu perbedaan waktu pencatatan dan kesalahan input data oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD).Kolase foto Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: Dok. Jamal Ramadhan dan Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTODengan demikian, polemik perbedaan data mengenai data yang mengendap ini sudah bisa dipecahkan. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga sempat menampik data BI yang dipaparkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ada APBD Jabar yang mengendap di perbankan Rp 4,1 triliun.Setelah ditelusuri Tito, dana Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya sebesar Rp 3,8 triliun, sedangkan sisanya Rp 300 miliar milik Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) seperti rumah sakit, yang tak berada di bawah kendali langsung Pemprov.Namun seiring berjalannya waktu, setelah dilakukan pembaruan data, saldo simpanan Jawa Barat menurun menjadi Rp 2,7 triliun karena sebagian dana sudah digunakan."Jadi otomatis beda karena waktunya berbeda, uangnya sudah terbelanjakan. Sama dengan dari Bapak Menkeu menyampaikan Rp 2,33 triliun dari informasi dari BI itu timing-nya adalah di Agustus, September. Sementara yang data di Kemendagri Rp 2,15 triliun karena Rp 18 triliun sudah terpakai oleh daerah-daerah ini," jelas Tito.Artinya, sebagian dana Pemda yang sebelumnya tercatat sebagai simpanan di bank sudah dibelanjakan pemerintah daerah dalam rentang satu bulan. Tito menegaskan hal ini wajar mengingat jumlah Pemda di Indonesia mencapai 512 daerah yang terdiri dari 38 provinsi, 98 kota, dan 416 kabupaten.