Petugas SPPG menyajikan menu program makan bergizi gratis (MBG) dari atas mobil di SDN 2 Kendari, Sultra, Jumat 19 September 2025. (ANTARA FOTO-Andry Denisah)JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan kejanggalan dalam pengadaan barang dan jasa program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satunya pengadaan ribuan unit laptop dan kendaraan bermotor untuk SPPG yang dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung, bukan lelang terbuka sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.“Penunjukan langsung hanya boleh dalam kondisi darurat atau bernilai kecil. Pengadaan besar berskala nasional tentu tidak termasuk kategori itu,” ujar Nurhadi kepada wartawan, Kamis, 13 November.Legislator NasDem itu pun mendesak BGN untuk menjelaskan dasar hukum dan rekomendasi LKPP atas keputusan tersebut, termasuk memastikan proses verifikasi vendor dilakukan secara transparan dan bebas konflik kepentingan. Ia mewanti-wanti jangan sampai kasus korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek pada tahun 2020-2022 juga terjadi di BGN. "Kami tidak ingin kasus seperti pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan terulang di BGN,” tegas Nurhadi. Selain itu, Nurhadi juga mendorong BGN agar segera menyelesaikan keterlambatan pembayaran gaji bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia mengingatkan bahwa para kepala SPPG adalah ujung tombak di lapangan yang memastikan program pemenuhan gizi berjalan efektif."Hak-hak mereka tidak boleh terlambat hanya karena alasan teknis administrasi,” imbaunya. Anggota DPR dari Dapil Jawa Timur VI itu mengungkapkan, keluhan keterlambatan pembayaran gaji juga terjadi di beberapa daerah, di mana dana operasional dapur SPPG belum cair dan terancam berhenti beroperasi. Nurhadi khawatir apabila gaji SPPG yang terlambat tidak segera diselesaikan, ratusan dapur MBG tak dapat beroperasi."Jika tidak segera ditransfer, ratusan dapur SPPG minggu depan terancam berhenti beroperasi,” ungkapnya. Meski begitu, Anggota komisi yang membidangi kesehatan itu tetap mengapresiasi langkah-langkah strategis BGN, termasuk capaian penyerapan anggaran sebesar 61,23 persen hingga triwulan ini. Serta kolaborasi dengan kementerian dan pemerintah daerah dalam pencegahan kasus keracunan pangan.“Saya optimistis penyerapan bisa mencapai 90 persen hingga akhir tahun. Tapi semua itu harus disertai tata kelola yang bersih dan transparan,” sebut Nurhadi.Nurhadi menambahkan, Komisi IX DPR mendukung program MBG, dengan catatan dijalankan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum.“Program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Karena itu, jangan sampai tercoreng oleh persoalan administratif atau penyimpangan pengadaan,” pungkasnya.