Pembangunan infrastruktur IKN maju, DPR RI minta kementerian pindah bertahap (Instagram/@ikn_id).JAKARTA - Komisi XIII DPR RI mengapresiasi atas kemajuan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan aset negara di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).Hal itu disampaikan Anggota Komisi XIII DPR RI, Franky Sibarani, dalam kunjungannya ke IKN, Kalimantan Timur, Sabtu, 26 Juli 2025.Ia juga menyampaikan dukungan terhadap percepatan pemanfaatan fasilitas yang telah dibangun di IKN sekaligus mendorong agar beberapa kementerian mulai beroperasi secara bertahap di sana."Menurut saya, saya lihat dari beberapa fasilitas yang ada ini sudah bisa dioperasionalkan.""Sebagai Komisi XIII DPR, kami memberi dukungan untuk Setneg untuk sedapat mungkin ada kementerian yang dioperasikan, misalnya Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan, atau Kementerian ATR/BPN itu bisa disisir dulu," ucapnya dalam keterangan.Selain itu, peninjauan juga dilakukan terhadap sejumlah barang milik negara yang telah dibangun di kawasan inti IKN, termasuk Istana Negara, Istana Garuda, Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Plaza Legislatif, Istana Wakil Presiden, hingga Rumah Sakit Umum Pusat IKN."Oleh karena itu, tujuan kami melihat sejauh mana progresnya dan menurut saya kemajuannya sangat luar biasa," ungkap Franky.Pembangunan IKN Masuk Tahap IISementara itu, pembangunan IKN telah memasuki pre-construction meeting (PCM) sebagai langkah awal pelaksanaan fase kedua serta menandai dimulainya kontrak pekerjaan fisik baru di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN."Kita akan memulai pekerjaan fase kedua pembangunan IKN. Akhir bulan ini akan diumumkan pelelangan untuk pembangunan yang jauh lebih besar.""Saya membayangkan pasti akan sangat padat. Kita harus bekerja sebagai satu tim, berkolaborasi, dan bersinergi," ujar Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, pada Kamis, 19 Juni 2025.Lebih lanjut, Basuki menekankan standar tinggi yang harus dijaga dalam pembangunan, khususnya dalam aspek kualitas, keberlanjutan lingkungan, dan estetika.Ia juga menyoroti pentingnya menjaga kawasan riparian (sempadan sungai), memerhatikan risiko banjir, serta disiplin dalam pengelolaan waktu kerja, mengingat proyek ini dimulai pada musim hujan dan hanya memiliki waktu pelaksanaan sekitar enam bulan hingga Desember 2025.Mantan Menteri PUPR ini pun mengingatkan seluruh pihak agar menjaga tata kelola pembangunan IKN secara transparan dan akuntabel."Kita mulai fase dua dengan semangat baru dan disiplin yang lebih baik dari fase sebelumnya.""Jangan ada mark up progress, suap-menyuap, atau praktik tidak etis lainnya. Mari kita jaga bersama integritas pembangunan IKN," tutur Basuki.