Anggota DPR RI Periode 2019-2024 Fraksi Demokrat, Herman Khaeron di Nusantara III, DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (4/10). Foto: Alya Zahra/KumparanPartai Demokrat merespons wacana Pilkada dipilih melalui DPRD. Mereka menilai, masalah ini pernah menjadi polemik pada 2014.Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, kala itu publik merespons keras wacana ini. Publik ingin Pilkada tetap dilakukan secara langsung.“Ini opsi yang pernah menjadi pembahasan di DPR pada tahun 2014 dan bahkan sempat diputuskan di DPR. Namun saat itu reaksi publik begitu kuat untuk tetap dilaksanakan pemilihan secara langsung,” kata Herman Khaeron kepada wartawan, Rabu (31/7).Ilustrasi warga usai menggunakan hak suaranya pada Pilkada serentak. Foto: Aditya Aji/AFPDemokrat menegaskan, mereka akan mengikuti kehendak rakyat. Pilkada yang ideal, menurut Demokrat, adalah yang sesuai dengan aspirasi publik.“Bagi Demokrat, keputusan terbaik adalah sesuai kehendak rakyat. Oleh karenanya kami terus mendalami opsi ini dan jika rakyat menghendakinya pula, pemilihan melalui DPRD tentu menurut saya bisa menjadi opsi dalam perubahan Undang-undang Pilkada,” jelasnya.Meski begitu, Demokrat belum mengambil sikap final. Internal partai disebut masih mengkaji dan membahas berbagai opsi yang berkembang, termasuk mencermati arah dan suara publik terhadap rencana ini.“Sampai saat ini kami terus menggodok dan mengkaji opsi ini. Sampai pada saatnya nanti, Ketua Umum akan menyampaikannya ke publik,” tutupnya.Mendagri Tito Karnavian melantik Pamong Praja Muda lulusan IPDN Angkatan XXXII Tahun 2025 di Lapangan Parade, Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (28/7/2025). Foto: Kemendagri RISebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan kans Pemilukada dipilih oleh DPRD bisa saja dilakukan tanpa tanpa perlu amandemen. Ia mengisyaratkan Presiden Prabowo Subianto tengah mempertimbangkan opsi ini karena mahalnya biaya dan potensi konflik dalam pemilukada langsung."Pak Presiden, karena biaya yang mahal, potensi konflik yang tinggi, bayangkan sampai bermiliar-miliar, kandidatnya belum lagi yang PSU, PSU, PSU, diulang-ulang terus, seperti sekarang di Papua," kata Tito kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (29/7).:Ada yang kemampuan fiskalnya defisit, seperti di Kabupaten Bangka, di PSU lagi, uangnya habis hanya untuk memilih. Sementara, belum tentu yang kualitas terpilih baik juga," tutur dia.