Ketua DPP PDIP Yasonna Laoly menjawab pertanyaan wartawan saat dijumpai di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/4/2025). Foto: Abid Raihan/kumparanKetua DPP PDIP Yasonna Laoly menilai amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto adalah terobosan politik. Ia berharap ke depannya Presiden Prabowo Subianto dapat menjalankan pemerintahannya dengan makin baik."Tentu kita sebagai partai mengapresiasi ini terobosan politik yang baik. Kita berharap ke depan pemerintah ini terus berjalan dengan baik, dapat dukungan politik dari partai-partai dan tentunya masyarakat," kata Yasonna di Bali Nusa Dua Convention Center, Jumat (1/8).Eks Menkum HAM itu juga menyebut Prabowo mendengarkan suara publik. Dengan amnesti ini, Hasto segera bebas meski sebelumnya divonis 3,5 tahun penjara terkait kasus Pergantian Antar Waktu (PAW) Harun Masiku. "Kita lihat bahwa Presiden mendengar suara-suara dari rakyat tentang kondisi penegakan hukum kita. Maka beliau mengambil kewenangan sebagai presiden sebuah keputusan politik," ujarnya. "Kita lihat bahwa kasus Mas Hasto kasus Tom (Lembong) banyak mengatakan, kami sendiri mengatakan, itu daripada kriminalisasi politik. Dan Presiden mengambil kewenangan konstitusional yang melekat padanya," sambung dia.Terpidana kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) untuk anggota DPR Harun Masiku dan perintangan penyidikan, Hasto Kristiyanto melambaikan tangan setibanya di Rumah Tahanan Kelas 1 Jakarta Timur Cabang Rutan KPK, Jakarta, Jumat (1/8). Foto: ANTARA FOTO/Sulthony HasanuddinYasonna mengaku sejauh ini belum tahu apa respons Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri terkait vonis Hasto. Namun ia mendengar Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad sempat menemui Mega, Puan Maharani, dan Prananda Paloh sebelum amnesti diumumkan ke publik. "Saya belum tahu soal ini, secara selentingan tentunya kita menghargai keputusan Presiden, dan Mas Dasco kemarin ke sini. Dan ini sinyal-sinyal politik dari Presiden, mari bersama-sama kita membangun bangsa ini," tuturnya.Yasonna juga menyanggah bahwa amnesti ke Hasto ini bagian dari tukar guling kepentingan pemerintah dengan PDIP. Apalagi sampai sejauh ini PDIP belum menyatakan masuk ke Kabinet."Oh bukan dong, jauh sebelumnya. Kita juga kaget ini. Enggak pernah dipikirkan itu, betul-betul inisiatif presiden tentu bersama tim hukumnya, kaget itu. Dan apa ya di luar perhitungan politik kita," tutupnya.