Ilustrasi makan bergizi gratis (ANTARA)JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera mencabut izin operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang terbukti lalai hingga membahayakan keselamatan anak dalam program makan bergizi gratis (MBG).Charles menekankan BGN tidak boleh hanya fokus pada pencapaian kuantitas penerima manfaat, apalagi setelah mendapat anggaran besar dari pemerintah."Yang paling penting adalah mutu dari program MBG itu sendiri," ujar Charles di Jakarta, Minggu 27 Juli dikutip dari Antara.Ia juga mengingatkan dalam rapat sebelumnya antara Komisi IX DPR, BGN, dan BPOM, telah disepakati bahwa BPOM harus terlibat secara aktif dalam pengawasan distribusi MBG di seluruh wilayah Indonesia.“Harus diingat, keputusan rapat komisi DPR adalah dokumen resmi yang bersifat mengikat,” tegasnya.Charles menambahkan BGN dan seluruh jaringan SPPG di berbagai daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan keamanan dan kesehatan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan jumlah penerima program MBG mencapai 20 juta jiwa sebelum peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025. Presiden Prabowo menyebut bahwa hingga saat ini program MBG telah menjangkau 6,7 juta penerima manfaat."Targetnya akhir Agustus bisa tembus 20 juta. Saya sudah minta percepatan, kita harus pikirkan bagaimana caranya agar bisa lebih cepat," ujar Presiden Prabowo.