Militer Israel di Jalur Gaza, Palestina (Sumber: IDF)JAKARTA - Kepala Bantuan PBB, Tom Fletcher menuntut Israel untuk memberikan bukti atas tuduhan adanya staf Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) berafiliasi dengan militan Palestina, Hamas.Hal itu seperti tertuang dalam surat yang dilihat Reuters pada Hari Jumat. Surat Fletcher dikirimkan kepada Dewan Keamanan PBB pada Hari Kamis, mengatakan pernyataan Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon adalah pertama kalinya kekhawatiran semacam itu muncul dan tuduhan tersebut "sangat serius dan memiliki implikasi keamanan bagi staf kami"."Saya berharap otoritas Israel segera membagikan bukti apa pun yang mendorong mereka mengajukan klaim tersebut kepada dewan," tegas Fletcher, dilansir dari The National 28 Juli.Ia mencatat, di seluruh dunia, OCHA bekerja sama dengan semua pihak yang berkonflik bersenjata untuk mengamankan akses kemanusiaan, mendesak perlindungan warga sipil, dan mendorong penghormatan terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan."Seperti yang diketahui otoritas Israel, kontak kami dengan Hamas juga telah mendukung pembebasan sandera," tambahnya.Sebelumnya, Danond dalam pertemuan DK PBB pada Rabu pekan lalu menyatakan Fletcher dan OCHA tidak lagi netral, ratusan karyawan OCHA akan diperiksa keamanannya.Israel juga akan membatasi visa OCHA hingga satu bulan, ujarnya."Israel telah menemukan bukti yang jelas tentang afiliasi Hamas di dalam jajaran OCHA," ujar Danon kepada dewan yang beranggotakan 15 negara, tanpa memberikan bukti.Israel berkomitmen untuk membantu warga sipil dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, kata Danon."Kami tidak akan bekerja sama dengan organisasi yang lebih mengutamakan politik daripada prinsip," kata Danon.Perang di Gaza pecah pada 7 Oktober 2023, ketika Hamas menewaskan 1.200 orang di Israel selatan dan menyandera sekitar 250 orang, menurut penghitungan Israel.Sejak itu, kampanye militer Israel telah menewaskan hampir 60.000 warga Palestina, menurut otoritas kesehatan Gaza, dan menghancurkan sebagian besar wilayah kantong tersebut."Kita harus memastikan semua pihak mematuhi standar hukum internasional dalam konflik ini," tulis Fletcher dalam suratnya."Kita tidak memilih antara menuntut diakhirinya kelaparan warga sipil di Gaza dan menuntut pembebasan tanpa syarat semua sandera," tandasnya.Israel, yang mengendalikan semua pasokan yang masuk ke Gaza, menyangkal bertanggung jawab atas kekurangan makanan, meskipun ada laporan puluhan kematian akibat kelaparan dan malnutrisi serta peringatan berulang kali dari organisasi bantuan internasional.