Johanes Adhi Nugroho, ST, Subkoordinator Perencanaan Sosial Bappeda Kota Semarang menyampaikan GDPK Kota Semarang. (Dinno/VOI)JAKARTA - Kota Semarang memiliki menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan keluarga sehat, mandiri, dan berdaya sebagai pondasi penting menuju Indonesia Emas 2045.Berbagai program pembangunan keluarga dan kependudukan yang dijalankan tak hanya menyasar infrastruktur, tetapi juga menyentuh langsung kualitas hidup masyarakat.Salah satu strategi utamanya adalah penerapan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 2020–2045, yang telah diintegrasikan ke dalam kebijakan dan rencana pembangunan daerah sebagai upaya jangka panjang meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Seperti apa pendekatan yang dilakukan? Johanes Adhi Nugroho, ST, Subkoordinator Perencanaan Sosial Bappeda Kota Semarang menyampaikan, ada lima pendekatan terpadu GDPK Semarang yang mengacu pada lima pilar utama, yakni pengendalian jumlah penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan mobilitas dan sebaran penduduk, hingga penataan administrasi kependudukan. Kelima pilar ini tidak hanya bersifat konsep, melainkan sudah dijabarkan ke dalam kebijakan daerah seperti RPJMD dan dokumen perencanaan lainnya, serta dijalankan melalui berbagai inovasi."Implementasi GDPK adalah investasi pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan," jelasnya di Semarang, Jawa Tengah, belum lama ini.Program unggulan GDPK Pemkot Semarang juga telah menjalankan sejumlah program unggulan yang mendukung GDPK secara konkret, seperti:Pelayanan KB gratis dan mobil KB kelilingRumah Pelita, daycare gratis untuk edukasi gizi dan pola asuh anakPelangi Nusantara dan Ambulance Hebat, layanan kesehatan yang menjangkau masyarakat bawahBeasiswa dan pendidikan gratis bagi anak-anak kurang mampuGEPuK PEPES, program kesehatan pekerja perempuanPermakanan dan Pasar Rakyat (Pak Rahman)Rehab Rumah Tidak Layak Huni dan sanitasi berbasis masyarakat (STBM)Layanan digital kependudukan, seperti Si D'NOK, e-Pakem, dan KIA Goes to SchoolSelain itu, Kota Semarang memperkuat pemantauan melalui website SIAGA STUNTING, yang menampilkan data real-time berbasis nama dan alamat untuk balita stunting, ibu hamil, ibu nifas, hingga calon pengantin.Hasil Nyata: IPM Naik, kasus stunting turunPenerapan GDPK yang sistematis dan berbasis data memberikan dampak signifikan di Semarang. Hasil dari upaya tersebut meliputi;IPM (Indeks Pembangunan Manusia): 85,24 (2024)Angka Harapan Hidup: 78,24 tahunPrevalensi Stunting: turun menjadi 11,2%Tingkat Kemiskinan: 4,03%Pengangguran Terbuka: 5,82%Capaian 100% Open Defecation Free (ODF)Atas keberhasilan tersebut, Semarang sempat dinobatkan sebagai Kota Terbaik dalam peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) 2024. Tak hanya itu, Kelurahan Jatirejo juga meraih predikat Kampung Keluarga Berkualitas Terbaik tingkat Provinsi Jawa Tengah pada 2023 dan 2025.Keberhasilan ini, menurut Johanes, tidak lepas dari kolaborasi seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah."Kami tidak hanya membangun kebijakan, tapi memastikan bahwa implementasinya berdampak langsung kepada masyarakat, terutama keluarga-keluarga rentan,” jelasnya.Supaya implementasi GDPK tetap efektif dan berkelanjutan, Pemkot Semarang membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK melalui Keputusan Wali Kota No. 470/1103 Tahun 2022. Tim ini mengoordinasikan seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi program kependudukan secara lintas sektor.Secara rutin, Pemkot menggelar workshop tahunan sebagai ajang refleksi, diskusi, dan peningkatan kapasitas bagi seluruh pelaksana di lapangan.Eka Sulistia Ediningsih, SH, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah menegaskan pentingnya data sebagai landasan pengambilan keputusan."Kami membuat data, dan data itulah yang jadi indikator apakah kinerja kita sesuai atau tidak. Nantinya semua itu dievaluasi secara menyeluruh,” pungkasnya.