Konferensi Tingkat Tinggi PBB mengenai Implementasi Solusi Dua Negara. (Twitter/@KSAmofaEN)JAKARTA - Amerika Serikat dan Israel memboikot konferensi mengenai implementasi solusi dua negara dari konflik Palestina-Israel di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada Hari Senin.Konferensi bernama resmi "High Level International Conference for the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of the Two-State Solution" ini digelar di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat pada 28-30 Juli.Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 orang memutuskan pada Bulan September tahun lalu, konferensi mengenai hal ini akan diadakan pada tahun 2025. Pertemuan yang digawangi oleh Arab Saudi dan Prancisi ini sempat ditunda penyelenggaraannya dari jadwal semula Juni lalu.Menteri Luar Negeri Saudi Faisal bin Farhan Al-Saud mendesak semua negara untuk mendukung tujuan konferensi, yaitu peta jalan yang menetapkan parameter bagi negara Palestina sekaligus memastikan keamanan Israel."Kita harus memastikan bahwa ini tidak menjadi sekadar retorika yang bermaksud baik," kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidato pembukaannya, melansir Reuters 29 Juli.Konferensi pers Menlu Arab Saudi Faisal dan Menlu Prancis Jean-Noel. (Twitter @francediplo_EN)"Ini dapat dan harus menjadi titik balik yang menentukan - yang mengkatalisasi kemajuan yang tak terelakkan menuju berakhirnya pendudukan dan mewujudkan aspirasi bersama kita untuk solusi dua negara yang layak," tandasnya.Sementara itu, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot mengatakan dalam konferensi tersebut: "Kita harus mengupayakan cara dan sarana untuk beralih dari berakhirnya perang di Gaza hingga berakhirnya konflik Israel-Palestina, di saat perang ini membahayakan stabilitas dan keamanan seluruh kawasan."Menlu Barrot mengatakan kepada surat kabar La Tribune Dimanche dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada Hari Minggu, ia akan memanfaatkan konferensi minggu ini untuk mendorong negara-negara lain agar bergabung dengan Prancis dalam mengakui negara Palestina.Pada gilirannya, Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa menyerukan semua negara untuk "mengakui negara Palestina tanpa penundaan.#NewYork | Foreign Minister HH Prince @FaisalbinFarhan and the French Foreign Minister @jnbarrot co-chaired the opening session of the High-Level International Conference on the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of the Two-State Solution.… pic.twitter.com/5eYkrx49wT— Foreign Ministry 🇸🇦 (@KSAmofaEN) July 28, 2025"Jalan menuju perdamaian dimulai dengan mengakui negara Palestina dan melindunginya dari kehancuran," tegasnya."Hak-hak semua bangsa harus dihormati, kedaulatan semua negara harus dijamin. Palestina, dan rakyatnya, tidak bisa lagi menjadi pengecualian," urai PM Mustafa.Terpisah, juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan negaranya tidak akan menghadiri konferensi, yang menggambarkannya sebagai "hadiah bagi Hamas, menuduh Hamas terus menolak proposal gencatan senjata yang diterima oleh Israel yang akan mengarah pada pembebasan sandera dan menciptakan ketenangan di Gaza."Juru bicara Departemen Luar Negeri menambahkan, Washington memberikan suara menentang Majelis Umum tahun lalu yang menyerukan konferensi tersebut dan "tidak akan mendukung tindakan yang membahayakan prospek resolusi damai jangka panjang untuk konflik tersebut."Setali tiga uang, Israel juga tidak berpartisipasi dalam konferensi tersebut."Konferensi ini tidak mempromosikan solusi, melainkan memperdalam ilusi. Alih-alih menuntut pembebasan para sandera dan berupaya membongkar rezim teror Hamas, para penyelenggara konferensi justru terlibat dalam diskusi dan sidang pleno yang tidak sesuai dengan kenyataan," kritik Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon. Diketahui, PBB sejak lama mendukung visi dua negara yang hidup berdampingan dalam perbatasan yang aman dan diakui.Palestina menginginkan negara di Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza, yang semuanya merupakan wilayah yang direbut Israel dalam perang tahun 1967 dengan negara-negara Arab tetangga.Majelis Umum PBB pada Mei tahun lalu dengan suara mayoritas mendukung upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB, dengan mengakui Palestina memenuhi syarat untuk bergabung dan merekomendasikan Dewan Keamanan PBB untuk "mempertimbangkan kembali masalah tersebut secara positif." Resolusi tersebut memperoleh 143 suara mendukung dan sembilan suara menentang.