Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni. (Antara)JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mempertimbangkan opsi untuk merilis secara reguler daftar tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tingkat nasional. Wacana ini sebagai komitmen transparansi dan edukasi publik dalam penanggulangan bencana tahunan tersebut. "Dalam waktu dekat saya akan berkomunikasi dengan Kapolri agar para Kapolda bersama Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) kami secara reguler menginformasikan perkembangan proses hukum terhadap para pelaku pembakaran," kata Menhut saat ditemui seusai rapat koordinasi karhutla nasional di Jakarta, Senin 28 Juli, disitat Antara. Menurut dia, pengumuman terbuka tersebut dapat menjadi bentuk fungsi edukasi sekaligus peringatan bagi masyarakat dan korporasi agar tidak melakukan tindakan pembakaran yang melanggar hukum. Baginya penegakan hukum tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga sebagai efek jera yang penting dalam mencegah pembakaran ulang pada masa mendatang. Untuk itu pula pemerintah, menurut dia, harus menunjukkan konsistensi dalam tindakan hukum agar kepercayaan publik terhadap upaya mitigasi karhutla meningkat. “Penegakan hukum tidak boleh hanya sekadarnya. Ini soal keadilan ekologis dan perlindungan warga negara dari bahaya asap dan krisis lingkungan,” ujarnya. Raja Juli juga mengapresiasi langkah kepolisian, khususnya jajaran Polda Riau, yang telah menangani 43 kasus karhutla dengan total 51 tersangka. Ia berharap langkah serupa juga dilakukan di provinsi rawan lain seperti Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. “Semoga ini menjadi peringatan tegas: jangan pernah main api. Karena api bukan hanya membakar hutan, tapi juga masa depan kita,” tandasnya.