Itamar Ben Gvir dan Bezalel Smotrich. (Twitter/@FCDOGovUK)JAKARTA - Dua menteri sayap kanan Israel tak gentar meski dikenakan larangan masuk oleh Pemerintah Belanda terkait pembersihan etnis dan permukiman ilegal di Palestina.Pemerintah Belanda menyatakan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir sebagai persona non grata, mengenakan larangan masuk karena seruan mereka untuk "pembersihan etnis" di Jalur Gaza."Mereka berulang kali menghasut kekerasan pemukim terhadap warga Palestina, mendorong perluasan permukiman ilegal, dan menyerukan pembersihan etnis di Gaza," kata Menteri Luar Negeri Belanda Caspar Veldkamp kepada parlemen, dilansir dari Daily Sabah 29 Juli.Bulan lalu, Belanda mendukung proposal Swedia yang gagal untuk menjatuhkan sanksi Uni Eropa kepada kedua menteri tersebut.Sebagai tanggapan, Smotrich dalam unggahan di media sosial X menuliskan, para pemimpin Eropa telah menyerah pada "kebohongan Islam radikal yang sedang mengambil alih" dan "meningkatnya antisemitisme."Sementara, Ben-Gvir mengatakan akan terus bertindak untuk Israel, meskipun ia dilarang memasuki "seluruh Eropa.""Di tempat di mana terorisme ditoleransi dan teroris disambut, seorang menteri Yahudi dari Israel tidak diinginkan, teroris bebas, dan orang Yahudi diboikot," tulisnya di X.Menlu Veldkamp mengatakan Belanda ingin "meringankan penderitaan penduduk di Gaza" dan sedang menjajaki cara-cara lebih lanjut untuk berkontribusi pada bantuan kemanusiaan."Airdrop makanan relatif mahal dan berisiko," ujarnya."Inilah sebabnya Belanda juga mengambil langkah-langkah untuk lebih mendukung pengiriman bantuan melalui darat," lanjutnya.Pemerintah juga akan memanggil Duta Besar Israel untuk Belanda guna mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengubah arah dan "segera mengambil langkah-langkah yang mengarah pada perbaikan substansial dan cepat dalam situasi kemanusiaan di seluruh Jalur Gaza," tulis Menlu Veldkamp.Lebih jauh Menlu Veldkamp mengatakan, Belanda akan mendorong penangguhan elemen perdagangan dari Perjanjian Asosiasi Uni Eropa-Israel, jika Israel gagal memenuhi kewajiban kemanusiaannya."Pemanggilan tersebut juga akan digunakan untuk mengingatkan Israel agar mematuhi kewajibannya berdasarkan hukum humaniter internasional," ujarnya.Terpisah, setelah berbicara melalui telepon dengan Presiden Israel Isaac Herzog, Perdana Menteri Belanda Dick Schoof mengatakan posisi pemerintah "sangat jelas.""Rakyat Gaza harus diberikan akses segera, tanpa hambatan, dan aman terhadap bantuan kemanusiaan," ujarnya.