Seorang prajurit Kamboja berdiri di atas truk yang mengangkut peluncur roket BM-21 buatan Rusia melintas saat konflik Thailand dan Kamboja di Provinsi Oddar Meanchey, Kamboja, Jumat (25/7/2025). Foto: Tang Chhin Sothy/AFPThailand dan Kamboja saling tuduh perihal siapa pihak yang melanggar gencatan senjata. Kedua negara menyepakati gencatan senjata pada awal pekan ini di Malaysia.Gencatan senjata ditujukan untuk mengakhiri perang lima hari di perbatasan Kamboja-Thailand. Sebanyak 43 orang dari kedua belah pihak tewas selama konflik bersenjata.Pada Rabu (30/7), Presiden Majelis Nasional Kamboja Khoun Sudary meminta negara-negara lain membantu menjaga gencatan senjata.PM Malaysia Anwar Ibrahim didampingi PM Kamboja Hun Manet dan Plt PM Thailand Phumtham Wechayachai memberikan keterangan pers usai perundingan mediasi konflik perbatasan Thailand-Kamboja, di Putrajaya, Malaysia, Senin (28/7/2025). Foto: MOHD RASFAN/Pool via REUTERS“Untuk mencegah pelanggaran gencatan senjata, sangat mendesak untuk mengerahkan pengamat dan tim inspeksi internasional. Mohon pertanggungjawaban mereka yang melanggar gencatan senjata,” kata Khoun saat berbicara di Jenewa, seperti dikutip dari AFP.Terpisah, Kemlu Thailand pada hari yang sama melaporkan tentaranya di Provinsi Sisaket diserang dan dilempar granat oleh tentara Kamboja. Mereka mengeklaim serangan itu berlangsung sampai Rabu pagi.“Ini mewakili pelanggaran berat dari persetujuan gencatan senjata,” kata Kemlu Thailand.Pada kesempatan berbeda, jubir Pemerintah Thailand Jirayu Hiangsab mengatakan, meski diserang tentara Kamboja, militer negaranya berhasil mengendalikan situasi. Kini, kawasan yang sempat panas akibat kontak senjata sudah kembali normal.Masih pada Rabu, Kemhan Kamboja merilis laporan berisi tuduhan Thailand melanggar gencatan senjata sebanyak dua kali.Komisioer HAM PBB Volker Turk. Foto: Fabrice Coffrini/AFPKepala Badan HAM PBB Volker Turk mendesak dua negara mengimplementasikan kesepakatan gencatan senjata. Turk lalu berharap Kamboja dan Thailand bertindak cepat demi membangun rasa saling percaya dan perdamaian.“Perjanjian penting ini harus dihormati sepenuhnya, dengan itikad baik, oleh kedua belah pihak, seiring upaya diplomatik yang terus berlanjut, dalam upaya menyelesaikan akar penyebab konflik," ujar Turk.