Menteri Teknologi Inggris, Peter Kyle (foto: x @SciTechgovuk)JAKARTA- Regulator media Inggris, Ofcom, pada Kamis 31 Juli, meluncurkan penyelidikan terhadap kepatuhan empat perusahaan yang secara kolektif mengelola 34 situs pornografi, menyusul pemberlakuan aturan verifikasi usia baru di negara tersebut.Ofcom menyatakan bahwa mereka sedang menyelidiki apakah perusahaan-perusahaan tersebut—8579 LLC, AVS Group Ltd, Kick Online Entertainment S.A., dan Trendio Ltd—memiliki sistem verifikasi usia yang "sangat efektif" untuk melindungi anak-anak dari paparan konten pornografi di situs-situs tersebut.Menurut Ofcom, perusahaan-perusahaan ini diprioritaskan berdasarkan risiko bahaya yang ditimbulkan oleh layanan yang mereka operasikan serta jumlah pengguna mereka.Undang-Undang Keamanan Online Inggris, yang disahkan pada 2023 oleh pemerintah Konservatif sebelumnya, menetapkan standar yang lebih ketat bagi platform untuk menangani aktivitas kriminal, dengan penekanan pada perlindungan anak dan konten ilegal.Undang-undang tersebut mewajibkan situs pornografi dan platform lain yang menampung konten berbahaya untuk menerapkan sistem verifikasi usia yang kuat guna mencegah anak-anak mengaksesnya.Ofcom memiliki wewenang untuk mendenda perusahaan hingga 18 juta pound (sekitar Rp366 miliar) atau 10% dari pendapatan global mereka, atau memblokir situs yang tidak patuh.Pemerintahan Partai Buruh menyatakan bahwa undang-undang ini adalah alat penting untuk melindungi anak-anak secara online, menyebutnya sebagai keseimbangan yang tepat antara keamanan dan kebebasan berekspresi.Namun, Partai Reform UK yang dipimpin Nigel Farage berjanji untuk mencabut undang-undang tersebut, menyebutnya sebagai "tindakan berlebihan" yang mengancam kebebasan berbicara.Menanggapi hal ini, Menteri Teknologi Inggris, Peter Kyle, menuduh Farage berpihak pada "orang-orang seperti Jimmy Savile"—salah satu predator seksual paling produktif di Inggris—dengan menentang langkah-langkah yang dirancang untuk melindungi anak-anak.