Petugas menata beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Transmart, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (26/8/2025). Foto: Fakhri Hermansyah/ANTARA FOTOPerum Bulog berencana menerapkan satu harga nasional sebesar Rp 11.000 per kilogram (kg) untuk beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan menghapus skema tiga zona Harga Eceran Tertinggi (HET).Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan untuk melakukan rencana tersebut, maka pemerintah harus menaikkan margin fee Bulog terlebih dahulu menjadi 7 persen. Angka ini mengacu pada BUMN lain seperti PLN dan Pertamina yang berada di kisaran 7 persen.“Jadi nanti harga dari Sabang sampai Merauke, harganya SPHP itu Rp 11.000 (per kg). Nah dengan catatan margin fee-nya harus naik dulu. Karena kalau nggak naik, nggak cukup lah untuk ngongkosin ke daerah-daerah transportasinya agak mahal,” kata Ahmad Rizal dalam gelaran Konferensi Pers Capaian Krusial Bulog 2025 dan Langkah Strategis 2026 di Kantor Bulog, Jakarta, Jumat (2/1).Margin fee Bulog tidak mengalami perubahan sejak 2012 dan masih berada di angka Rp 50. Menurut Ahmad Rizal, kenaikan margin fee ini diharapkan bisa diikuti dengan peningkatan layanan kepada masyarakat.“Bulog ini sejak tahun 2012, margin fee-nya hanya Rp 50. Alhamdulillah ini Bulog diberikan apresiasi oleh pemerintah direncanakan akan disetujui untuk kenaikan margin fee-nya itu,” jelasnya.MinyaKita di Pasar Jaya Cijantung Jakarta Timur pada Rabu (4/9/2024). Foto: Widya Islamiati/kumparanBulog Akan Pangkas Rantai Distribusi MinyaKitaPerum Bulog resmi mendapat penugasan menjadi distributor MinyaKita dan akan menyalurkan minyak goreng rakyat tersebut dari produsen langsung ke pengecer tanpa melalui distributor tingkat dua (D2). Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat,Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan masuknya Bulog dalam rantai distribusi ini akan membuat harga MinyaKita stabil dan sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 15.700 per gram.“Harapannya apa? Untuk memotong rangkaian atau rantai distribusi yang terlalu panjang. Sehingga harga-harga minyak itu betul-betul flat ataupun rendah,” kata Ahmad Rizal dalam gelaran Konferensi Pers Capaian Krusial Bulog 2025 dan Langkah Strategis 2026 di Kantor Bulog, Jakarta, Jumat (2/1).Sementara itu, Direktur Pemasaran Bulog Febby Novita mengatakan harga beli dari produsen ditetapkan Rp 13.500 per liter, kemudian Bulog menjual ke pengecer seharga Rp 14.500 per liter.“Rp 1.000-nya buat apa? Kita kan B2B, di situ kita harus mendistribusikan ke seluruh Indonesia, ada bunga bank, biaya loading unloading dan lain-lain, di situ semuanya. Karena itu nggak ada subsidinya, nggak ada uang dari pemerintah, pakai dana pinjam sama bank,” jelasnya.Menurut dia, skema ini membuat pengecer memiliki margin untuk menjual MinyaKita sesuai HET. Kemudian mengenai biaya distribusi ke wilayah Indonesia timur yang jauh lebih mahal, Bulog tetap menerapkan satu harga nasional melalui mekanisme subsidi silang.Febby mengatakan, berdasarkan data Kementerian Perdagangan (Kemendag), kewajiban DMO MinyaKita per bulan yakni sebesar 200 ribu sampai 250 ribu kiloliter. Berdasarkan ketentuan, BUMN Pangan memiliki jatah 35 persen dari DMO, jika dihitung maka jatah tersebut adalah 60.000-70.000 kiloliter.Menurut dia nantinya Bulog akan berdiskusi dengan ID Food dan Agrinas Palma Nusantara mengenai jatah distribusi masing-masing perusahaan pelat merah tersebut.Dia kemudian memperkirakan anggaran yang dibutuhkan ketiga BUMN pangan tersebut untuk menjadi distributor MinyaKita per bulannya pada 2026.“Kalikan saja, misalnya kalau seandainya minyak itu dibeli Rp 13.500, sebulan itu taruh lah misalnya taruh lah Rp 50.000-Rp 60.000. Saya nggak tahu ya, bisa mungkin Rp 800-an M (miliar) sebulan lah kali ya,” jelasnya.