Foto beras yang dijual dengan harga bervariatif. (Foto: Dok. Biro Layanan Komunikasi dan Publik Kementan)JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan, praktik curang terhadap komoditas beras ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga Malaysia. Hal itu ia kemukakan dalam Peluncuran 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, di Klaten, Jawa Tengah, Senin, 21 Juli. "Nakal, beras biasa ganti saja stempel premium. Tapi ini terjadi di banyak negara, di Malaysia lagi heboh juga," ucap Prabowo. Namun demikian, ia menekankan bahwa Indonesia tidak boleh membiarkan hal ini terus berlanjut tanpa tindakan. Menindaklanjuti laporan terkait modus curang ini, Prabowo menginstruksikan kepada aparat penegak hukum untuk menelusuri serta menindaktegas pelaku usaha yang terlibat. "Kapolri, Jaksa Agung, tolong dikejar yang bandel-bandel itu. Biar masuk yang Rp 100 triliun itu setiap tahun," perintahnya. Presiden menyatakan bahwa negara memiliki landasan hukum yang kuat untuk bertindak, mengacu pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai senjata pamungkas untuk menegakkan keadilan dan melindungi kepentingan rakyat dari eksploitasi oknum usaha nakal. "Kita ada kekuatan yang sangat besar yang namanya adalah Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33. Ini rohnya republik kita, ini rohnya. Kalau senjata ini senjata pamungkas, tinggal kita berani atau tidak," tegasnya.Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman sebelumnya dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI menyebut, sudah 26 orang produsen yang diduga mengoplos beras diperiksa oleh Satgas Pangan Polri. Sebanyak 40 orang lainnya dikatakan akan segera menyusul dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Adapun kerugian dari kasus ini berkisar Rp 99 triliun. "Kemarin tanggal 10, sudah diperiksa 26 orang. Itu laporan dan kami ikuti terus. Ada 40 lagi yang akan diperiksa," ucapnya.