Ilustrasi: Foto: Dok. ANTARAJAKARTA - Peneliti Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Dyah Ayu menilai, Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Indonesia menghadapi risiko ekonomi yang besar, bahkan berpotensi menambah beban pada sektor perbankan dan pemerintah desa. Dyah bilang, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan Celios, diperkirakan ada risiko gagal bayar yang dapat mencapai Rp85,96 triliun selama enam tahun masa pinjaman, yang sangat membebani pemerintah desa sebagai penanggung jawab. Selain itu, sambung dia, diungkapkan bahwa opportunity costyang ditanggung oleh sektor perbankan sangat signifikan, dengan angka mencapai Rp76,51 triliun. “Biaya kesempatan ini menggambarkan kerugian besar yang ditanggung oleh perbankan karena lebih memilih untuk mendanai koperasi ini alih-alih menempatkan dana mereka pada investasi yang lebih menguntungkan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu, 20 Juli. Tak hanya itu, Dyah juga menilai kebijakan ini berpotensi merugikan perekonomian nasional. Proyeksi Celios menunjukkan bahwa kebijakan ini dapat menyebabkan penurunan PDB sebesar Rp9,85 triliun dan pengurangan pendapatan masyarakat hingga Rp10,21 triliun. “Dampak negatif ini bahkan mencakup penurunan penyerapan tenaga kerja sebesar lebih dari 824.000 orang, yang menunjukkan bahwa kebijakan ini berisiko menciptakan distorsi ekonomi yang lebih besar,” kata Dyah. Menurut Dyah, Kopdes Merah Putih juga menghadapi tantangan besar di sektor Sumber Daya Manusia (SDM), yang berpotensi menghambat kinerja dan keberlanjutan program ini. “Banyak koperasi yang dikelola oleh pengurus dengan kapasitas manajerial yang terbatas, sehingga kesulitan dalam mengelola sumber daya dan menjalankan bisnis secara efisien," imbuh Dyah. Kopdes Merah Putih Diluncurkan 21 Juli Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan peluncuran Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih akan dilakukan pada 21 Juli. Alasannya, supaya seluruh kepala daerah dan perangkat desa bisa hadir, Sekadar informasi, awalnya Kopdes Merah Putih dijadwalkan akan diluncurkan pada 19 Juli 2025 di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Namun, karena tanggal tersebut merupakan hari Minggu, maka diputuskan diundur menjadi tanggal 21 Juli. Zulhas sapaan akrabnya bilang, kehadiran pejabat provinsi hingga perangkat desa sangat penting agar mendapat arahan langsung dari Prabowo Subianto. “Tanggal 19 itu kan hari Sabtu ya, nah kita ingin penjelasan Presiden itu bisa diketahui, diikuti oleh semua pihak agar nggak dua kali kita kerja kan, baik gubernur maupun bupati, wali kota, kepala desa, BPD, dan pendamping desa,” ujarnya. Zulhas usai rapat koordinator (rakortas) persiapan peluncuran Kopdes Merah Putih di gedung Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Juli. Zulhas juga memastikan perubahan tanggal peluncuran Kopdes Merah Putih sudah disetujui oleh Prabowo. “Alhamdulillah Bapak Presiden sudah bersedia," kata Zulhas.